Harianpilar,com.Bandarlampung -Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Mukhlis Basri, menyampaikan kritik tajam terhadap kualitas infrastruktur Jalan Tol Terbanggi Besar–Pematang Panggang–Kayu Agung (Terpeka) hingga ruas Kayu Agung–Keramasan.
Dalam rapat kerja bersama pemerintah di Senayan pada Kamis (12/3/2026), Mukhlis menegaskan bahwa kondisi jalan tol yang mengalami kerusakan di berbagai titik saat ini sudah berada pada level yang mengkhawatirkan karena mengancam keselamatan para pengguna jalan.
Sebagai wakil rakyat, Mukhlis menilai bahwa jalan tol merupakan infrastruktur berbayar yang seharusnya memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan sesuai Standar Pelayanan Minimum (SPM).
Ia menyoroti fenomena kerusakan jalan yang menurutnya sangat kontras dengan kewajiban pembayaran yang tetap ditarik dari masyarakat. Baginya, ketika kondisi jalan rusak parah hingga menyerupai jalan pedesaan, tetap memungut tarif penuh kepada pengguna adalah bentuk ketidakadilan layanan yang tidak bisa ditoleransi dalam prinsip kebijakan publik.
Merespons situasi tersebut, politisi asal Lampung ini mengusulkan langkah konkret berupa pembebasan tarif tol selama masa perbaikan berlangsung. Mukhlis memandang usulan ini bukan sekadar kebijakan populis, melainkan bentuk tanggung jawab moral dan institusional dari pengelola tol, terutama karena ruas tersebut berada di bawah pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Ia meyakini bahwa pemerintah memiliki kapasitas untuk menerapkan skema kompensasi atau pembebasan tarif sementara tersebut sepanjang terdapat kemauan politik yang kuat untuk berpihak pada kepentingan rakyat.
Mukhlis mengingatkan bahwa aspek keselamatan dalam disiplin teknik sipil sangat bergantung pada kualitas permukaan jalan. Permukaan yang bergelombang dan berlubang menjadi risiko fatal bagi kendaraan yang melaju dalam kecepatan tinggi. Momentum ini ia harapkan menjadi titik balik bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola infrastruktur nasional, mulai dari percepatan perbaikan berstandar tinggi hingga transparansi informasi kondisi jalan.
Menjelang arus mudik Lebaran 2026, Mukhlis Basri menekankan bahwa kehadiran negara harus dirasakan melalui pelayanan publik yang prima. Kritik yang ia sampaikan merupakan bagian dari fungsi pengawasan untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya mengejar target fisik, tetapi juga menjaga marwah pelayanan publik dan martabat negara di mata masyarakat.
Dukungan publik terhadap sikap tegas ini mencerminkan harapan besar akan hadirnya kebijakan yang jujur dan mengutamakan kesejahteraan serta keselamatan bersama di jalur bebas hambatan.(*)
