Harianpilar, com. Bandarlampung- Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Lampung Melawan menggelar aksi demonstrasi di kompleks Kantor Pemerintah Provinsi Lampung dan Gedung DPRD Provinsi Lampung, Senin (23/2). Mereka mendesak perbaikan menyeluruh sistem pendidikan di Bumi Ruwa Jurai.
Massa yang didominasi mahasiswa ini tiba sekitar pukul 11.30 WIB dengan iring-iringan sepeda motor dan satu mobil komando. Setibanya di lokasi, peserta aksi menyampaikan orasi dan aspirasi selama kurang lebih 45 menit di depan barikade kawat berduri yang dipasang aparat kepolisian.
Setelah negosiasi berlangsung kondusif, aparat membuka barikade dan massa diperbolehkan memasuki pelataran gedung DPRD Lampung untuk menyampaikan tuntutan secara langsung kepada wakil rakyat.
Koordinator lapangan aksi yang juga Ketua BEM Universitas Lampung, Aditya Putra Bayu, menegaskan ada enam poin tuntutan krusial yang menjadi keresahan mahasiswa.
Enam tuntutan tersebut yakni menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama negara, mewujudkan pendidikan gratis tanpa syarat dan diskriminasi, menambah anggaran pendidikan secara nyata dan transparan, meningkatkan kesejahteraan guru honorer secara signifikan, memindahkan siswa SMA Siger Bandar Lampung ke sekolah yang legal disertai jaminan beasiswa, serta mendorong regulasi pajak progresif khusus untuk penguatan anggaran pendidikan.
“Ini tuntutan kami kepada pemerintah untuk dapat segera ditindaklanjuti,” tegas Aditya dalam orasinya.
Aspirasi mahasiswa diterima langsung Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, didampingi jajaran pimpinan dan anggota komisi terkait. Ia menegaskan, DPRD tidak sekadar menampung aspirasi, tetapi berkomitmen mengawal hingga tahap implementasi kebijakan.
“Kami DPRD sebagai fungsi pengawas akan menyampaikan dan mengawal kebijakan aspirasi teman-teman agar bisa diimplementasikan. Mudah-mudahan ini membawa kebaikan untuk Provinsi Lampung,” ujar Giri di hadapan massa aksi.
Ketua Komisi V DPRD Lampung, Yanuar Irawan, turut menyoroti persoalan SMA Siger yang disebut belum memiliki legalitas formal. Ia meminta Dinas Pendidikan segera mencari solusi agar para siswa tidak dirugikan.
Selain itu, Yanuar juga menyinggung kesejahteraan guru honorer di Lampung yang dinilai memprihatinkan, dengan upah sekitar Rp200 ribu per bulan. Ia memastikan pihaknya akan mendorong peningkatan anggaran pendidikan dalam APBD 2026 agar lebih proporsional dan berdampak pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung.
“Anggaran pendidikan memang masih dalam pembahasan untuk tahun 2026. Kami akan terus mendorong agar lebih seimbang dengan sektor lain demi meningkatkan IPM di Lampung,” imbuh politisi PDI Perjuangan tersebut. (*)
