Harianpilar.com, Bandarlampung – Dinas Pendidikan Provinsi Lampung memastikan telah mengambil langkah cepat menindaklanjuti hebohnya video viral seorang ibu guru PNS yang memprotes dugaan makanan tidak layak konsumsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Negeri 3 Sinangsari, Lampung Utara.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Thomas Americo, menegaskan pihaknya telah melakukan koordinasi lintas sektor, termasuk dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara serta Satuan Tugas (Satgas) MBG setempat.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Lampung Utara. Pihak dapur MBG dan pihak sekolah juga sudah kami pertemukan,” ujar Thomas Americo, Selasa (13/1).
Ia menyampaikan, Satgas MBG Lampung Utara telah turun langsung melakukan pengecekan di lapangan dan mempertemukan seluruh pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan secara terbuka dan profesional.
“Satgas MBG Lampung Utara juga sudah melakukan cross check. Mereka sudah duduk bersama dan sepakat melaksanakan tugas MBG sesuai ketentuan, standar operasional prosedur (SOP), dan mutu makanan yang wajib higienis,” tegasnya.
Thomas menekankan, secara kewenangan teknis, pelaksanaan program MBG di tingkat sekolah dasar berada di bawah tanggung jawab Satgas MBG kabupaten/kota. Namun demikian, Disdik Provinsi Lampung tetap melakukan pengawasan dan tindak lanjut.
“Kami di Dinas Pendidikan Provinsi hanya mem-follow up. Kalau ada persoalan, kami teruskan ke Satgas MBG. Ini kan SD, jadi kewenangannya ada di Satgas MBG Kabupaten Lampung Utara,” jelasnya.
Meski demikian, Disdik Provinsi Lampung tidak lepas tangan. Pemantauan tetap dilakukan agar permasalahan serupa tidak kembali terulang. “Kami tetap memonitor dan kami sampaikan untuk ditindaklanjuti secara serius,” tambah Thomas.
Sebelumnya, publik dihebohkan dengan beredarnya video viral seorang guru PNS yang memprotes keras kualitas makanan MBG yang diterima murid-murid SD Negeri 3 Sinangsari. Dalam video tersebut, guru itu menyebut tempe terasa pahit, buah anggur busuk, dan sayur berlendir, serta mempertanyakan tanggung jawab pihak dapur MBG jika terjadi keracunan.
Kasus ini menjadi perhatian luas karena menyangkut keselamatan peserta didik dan kredibilitas program strategis nasional. Pemerintah daerah kini diminta memastikan pengawasan distribusi MBG dilakukan secara ketat, transparan, dan berorientasi pada kesehatan anak sekolah. (Ramona)
