Harianpilar.com, Bandarlampung – Pemerintah Provinsi Lampung bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Lampung sepakat memperkuat pengawasan strategis sektor infrastruktur dan ketahanan pangan pada tahun 2026.
Langkah ini dinilai krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih progresif, efisien, dan berkelanjutan.
Kesepakatan tersebut mengemuka dalam pertemuan Kepala Perwakilan BPKP Lampung Agus Setiawan dengan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan di Ruang Kerja Sekdaprov, Kantor Gubernur Lampung, Bandarlampung, Selasa (13/1).
Kepala Perwakilan BPKP Lampung Agus Setiawan menjelaskan, pertemuan tersebut sekaligus menjadi forum penyampaian wrap-up hasil pengawasan BPKP selama enam bulan terakhir. Dari sejumlah sektor yang diawasi, BPKP menyoroti dua isu utama yang paling berdampak langsung terhadap perekonomian Lampung, yakni infrastruktur dan ketahanan pangan di sektor pertanian.
“Setiap enam bulan kami menyampaikan wrap-up hasil pengawasan. Banyak sektor yang kami awasi, namun kali ini fokus pada infrastruktur serta pangan di sektor pertanian karena paling berdampak langsung terhadap ekonomi Lampung,” ujar Agus.
Dalam paparannya, BPKP mengidentifikasi sejumlah celah perbaikan yang masih dapat dioptimalkan, mulai dari peningkatan produktivitas, efisiensi, hingga penguatan tata kelola. Pembenahan pada aspek-aspek tersebut dinilai menjadi kunci untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
BPKP juga akan menuangkan rekomendasi strategis secara komprehensif dalam laporan pengawasan, mencakup penguatan sektor hulu pertanian, pengelolaan dan akses pasar hasil panen, hingga hilirisasi pembiayaan serta praktik tata kelola pemerintahan.
“Kami akan menyampaikan rekomendasi yang menyeluruh, mulai dari hulu pertanian, pasar panen, sampai hilirisasi pembiayaan dan tata kelola pemerintah daerah,” jelasnya.
Agus menambahkan, pada tahun 2025 BPKP memfokuskan pengawasan pada sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi Lampung. Sementara pada 2026, pengawasan akan diperluas dengan penekanan kuat pada sektor infrastruktur, sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Pemprov Lampung.
“Pada 2025 fokus kami di pertanian. Untuk 2026, kami sepakat pengawasan diarahkan pada infrastruktur, dan Pak Sekda sangat mendukung langkah ini,” katanya.
Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menyambut baik komitmen dan dukungan BPKP dalam mengawal pembangunan daerah. Menurutnya, pengawasan yang efektif dan berbasis rekomendasi strategis sangat dibutuhkan agar program pembangunan berjalan tepat sasaran, efisien, serta memberikan dampak nyata bagi perekonomian Lampung.
Sebagai aparat pengawasan intern pemerintah, BPKP memiliki peran strategis dalam memastikan akuntabilitas keuangan negara, efektivitas program pembangunan, serta pencegahan potensi penyimpangan sejak dini. Melalui pendampingan dan pengawasan berbasis risiko, BPKP diharapkan menjadi mitra utama pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Bappeda Lampung Anang Risgiyanto, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Evie Fatmawaty, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Rendi Riswandi, serta jajaran BPKP Perwakilan Lampung. (*)
