Harianpilar.com, Bandarlampung – Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026, Pemerintah Provinsi Lampung meningkatkan kesiapsiagaan pengendalian inflasi guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan bagi masyarakat.
Komitmen tersebut ditegaskan saat Pemprov Lampung mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, secara virtual, Senin (22/12). Pemprov Lampung diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Bani Ispriyanto, dari Ruang Command Center Dinas Kominfotik Provinsi Lampung.
Dalam arahannya, Tomsi Tohir meminta seluruh pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak cuaca ekstrem akibat tingginya curah hujan, yang berpotensi memicu bencana banjir, tanah longsor, serta kerusakan infrastruktur. Ia menekankan pentingnya langkah antisipatif dan kesiapan daerah, termasuk koordinasi intensif dengan Forkopimda.
Selain mitigasi bencana, Tomsi menyoroti efektivitas pengendalian inflasi yang harus difokuskan pada komoditas dan wilayah dengan lonjakan harga signifikan agar intervensi pemerintah lebih tepat sasaran.
Sementara itu, Direktur Statistik Harga BPS Windhiarso Ponco Adi memaparkan bahwa tekanan inflasi secara historis cenderung meningkat pada Desember seiring naiknya permintaan masyarakat jelang hari besar keagamaan dan pergantian tahun. Meski inflasi November 2025 tercatat melambat, potensi kenaikan tetap perlu diantisipasi, terutama dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang selama empat tahun terakhir menjadi penyumbang inflasi terbesar di bulan Desember.
Berdasarkan data SP2KP hingga 19 Desember 2025, sebanyak 37 provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), dengan komoditas utama penyumbang kenaikan meliputi cabai rawit, daging ayam ras, cabai merah, dan bawang merah.
Menindaklanjuti hasil rapat, Staf Ahli Gubernur Lampung Bani Ispriyanto menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah terkait untuk meningkatkan kesiapan menghadapi Nataru, khususnya dalam menjaga stabilitas harga dan kelancaran distribusi pangan.
“Seluruh OPD harus bersiap dan memastikan langkah-langkah konkret untuk menjaga harga pangan tetap stabil menjelang Nataru,” tegas Bani.
Melalui penguatan koordinasi lintas sektor, Pemprov Lampung menegaskan kesiapannya menjaga stabilitas ekonomi daerah, melindungi daya beli masyarakat, serta memastikan kebutuhan pokok tetap aman dan terjangkau selama momentum Nataru. (Ramona)
