oleh

Profiling 1.905 ASN Dimulai, Pemprov Dorong Birokrasi Profesional dan Transparan

Harianpilar.com, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung mengambil langkah strategis menuju birokrasi modern dan profesional dengan memulai program Profiling ASN (Pro ASN) se-Provinsi Lampung. Program prioritas Badan Kepegawaian Nasional (BKN) ini resmi dimulai di SMKN 4 Bandar Lampung, Senin (24/11), sebagai fondasi penerapan Manajemen Talenta Terintegrasi.

Dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Sekdaprov Lampung, Marindo Kurniawan, Gubernur menegaskan bahwa setiap Aparatur Sipil Negara memiliki peran penting dalam menjalankan roda pemerintahan sehingga harus dibekali kompetensi yang memadai agar birokrasi semakin responsif dan profesional.

“Profiling ASN adalah instrumen untuk memastikan potensi dan kompetensi pegawai. Ini menjadi dasar untuk membangun sistem kepegawaian yang berbasis merit, bukan senioritas,” tegas Gubernur.

Profiling ASN menjadi langkah fundamental untuk menyediakan data potensi pegawai secara digital. Data inilah yang nantinya menjadi acuan dalam menempatkan ASN sesuai kompetensi, mempercepat pengembangan SDM, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Gubernur mengajak seluruh ASN mengikuti proses ini secara jujur, sungguh-sungguh, dan berkomitmen, karena hasil profiling akan mempengaruhi perjalanan karier masing-masing.

“Mari jadikan Pro ASN sebagai momentum meningkatkan kualitas diri dan memperkuat kinerja,” ujarnya.

Sekdaprov Marindo Kurniawan menegaskan bahwa implementasi Manajemen Talenta merupakan amanat undang-undang yang harus diterapkan, dan akan menggantikan proses bidding atau seleksi jabatan yang selama ini kerap menimbulkan kekhawatiran publik.

“Manajemen Talenta artinya profil ASN sudah terekam dalam sistem. Untuk jabatan Eselon II maupun lainnya, penentuan tidak lagi melalui bidding atau selter, tetapi murni dari sistem ini,” jelas Sekdaprov.

Ia memastikan seluruh proses berjalan terbuka, transparan, tanpa ruang lobi maupun praktik jual beli jabatan, karena sistem menggunakan standar resmi milik BKN, bukan BKD.

“Ini sistem BKN. Transparan, tanpa catatan kaki. Tidak ada jual beli jabatan,” tegasnya.

Sekdaprov mengingatkan bahwa proses Profiling ASN adalah langkah serius untuk perbaikan jangka panjang. “Kalau tidak serius, dampaknya bisa 10 tahun ke depan. Karena itu, semua harus mengikuti secara benar,” pungkasnya.

Kepala BKD Provinsi Lampung Rendi Reswandi melaporkan bahwa tahap pertama Profiling ASN digelar pada 24–28 November 2025, diikuti 1.905 ASN dari berbagai kelompok jabatan, mulai dari: Pejabat Administrator (Eselon III), Pejabat Pengawas (Eselon IV), Fungsional Ahli Madya, dan Pejabat Pelaksana dan Fungsional

Adapun empat materi utama yang diujikan meliputi: Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural; Potensi Psikologi; Literasi Digital; dan Preferensi Karier

Program ini diharapkan menjadi fondasi kuat dalam membangun birokrasi Lampung yang profesional, akuntabel, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik. (Ramona)