oleh

Komisi I DPRD Lampung Siapkan Dua Perda Strategis

Harianpilar.com,  Bandar Lampung – Komisi I DPRD Provinsi Lampung mulai mematangkan dua rancangan peraturan daerah (Raperda) strategis yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Kedua regulasi tersebut mengatur Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung serta Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat bagi Perusahaan Perkebunan.

Pembahasan dilakukan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Lampung di Ruang Rapat Komisi I DPRD Lampung, Senin (16/11/2026).

Ketua Komisi I DPRD Lampung, Garinca Reza Pahlevi, S.Kom., M.M., memimpin langsung pembahasan yang dihadiri anggota Komisi I serta jajaran perangkat daerah terkait.

Garinca mengatakan, kedua Raperda tersebut menjadi bagian dari upaya DPRD menghadirkan regulasi yang memberikan kepastian hukum sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, pengelolaan sumber daya air dan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat merupakan dua persoalan penting yang membutuhkan pengaturan secara jelas agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata.

“Pembahasan dua Raperda ini kami dorong agar tidak sekadar menghasilkan regulasi di atas kertas, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kami ingin ada kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab pemerintah dan pihak perusahaan, serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat,” ujar Garinca.

Pada pembahasan Raperda Pengelolaan Sumber Daya Air, Komisi I melibatkan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Pendapatan Daerah, serta Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.

Regulasi ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola sumber daya air, mulai dari ketersediaan, pemanfaatan, hingga keberlanjutannya. Air merupakan kebutuhan mendasar masyarakat yang tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga, tetapi juga menopang sektor pertanian dan berbagai aktivitas ekonomi.

Karena itu, pengelolaan sumber daya air harus memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan masyarakat, kepentingan pembangunan, serta kelestarian lingkungan.

Sementara itu, pembahasan Raperda Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat bagi Perusahaan Perkebunan melibatkan Dinas Perkebunan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi dan UMKM, serta Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.

Raperda kedua ini diarahkan untuk memperkuat kemitraan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Garinca menilai, keberadaan perusahaan perkebunan harus memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat sekitar. Salah satunya melalui fasilitasi pembangunan kebun masyarakat yang pelaksanaannya memiliki kejelasan mekanisme, tanggung jawab, dan pengawasan.

“Jangan sampai keberadaan perusahaan perkebunan hanya memberikan keuntungan bagi perusahaan, sementara masyarakat di sekitarnya tidak memperoleh manfaat yang optimal. Melalui regulasi ini, kami ingin kemitraan antara perusahaan dan masyarakat semakin kuat sehingga dapat membuka peluang ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Komisi I juga menekankan pentingnya pembahasan secara komprehensif dengan melibatkan perangkat daerah terkait agar substansi kedua Raperda tidak tumpang tindih dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dengan demikian, dua Raperda inisiatif Komisi I DPRD Lampung tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya air berkelanjutan sekaligus memastikan masyarakat sekitar perkebunan mendapatkan manfaat dari aktivitas usaha perkebunan.

DPRD Lampung berharap regulasi yang dihasilkan nantinya tidak hanya memperkuat tata kelola pemerintahan, tetapi juga menjadi instrumen untuk melindungi kepentingan masyarakat dan mendorong pemerataan pembangunan di Provinsi Lampung. (Ramona)

Komentar