Harianpilar.com, Tulang Bawang Barat – Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat menyepakati 11 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tahun 2026 melalui Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II di Ruang Sidang Paripurna Lantai II Gedung DPRD Tubaba, Senin (09/11/2026).
Sebanyak 11 Raperda tersebut terdiri atas 8 Raperda usulan Eksekutif dan 3 Raperda Inisiatif DPRD.
Dalam sambutannya, Bupati Novriwan Jaya menyampaikan bahwa persetujuan bersama terhadap 11 Raperda tersebut merupakan langkah penting dalam memperkuat landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Kesepakatan ini sekaligus mencerminkan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menghasilkan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan serta kepentingan masyarakat.
Adapun 8 Raperda usulan Eksekutif yang disepakati meliputi: Raperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepalo Tiyuh.
Raperda tentang Perangkat Tiyuh. Raperda tentang Badan Permusyawaratan Tiyuh. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Raperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Sementara itu, 3 Raperda Inisiatif DPRD yang turut disepakati, yaitu: Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Seksual. Raperda tentang Pelestarian Budaya Lampung dan Bahasa Daerah di Lembaga Publik. Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Pembudi Daya Ikan.
Bupati menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Panitia Khusus (Pansus), serta Tim Pemerintah Daerah yang telah berperan aktif dalam proses pembahasan hingga tercapainya persetujuan bersama tersebut.
Menurutnya, 11 Raperda tersebut mencakup berbagai aspek strategis pembangunan daerah, mulai dari perlindungan lingkungan hidup, penguatan tata kelola pemerintahan tiyuh, optimalisasi pendapatan daerah, pengelolaan aset milik daerah, hingga peningkatan pelayanan publik, pelestarian budaya, serta perlindungan dan pemberdayaan masyarakat.
Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa persetujuan bersama tersebut merupakan bagian penting dari proses pembentukan peraturan daerah. Tahapan selanjutnya adalah memastikan setiap Raperda dapat ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Rls)
Komentar