Harianpilar.com, Bandar Lampung – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal (Mirza) memperkuat sinergi pengawasan pemerintahan dengan mengukuhkan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung serta Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Lampung periode 2026–2029.
Pengukuhan berlangsung di Balai Keratun Lantai III, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Rabu (7/10/2026).
Krisno Wandi Siahaan resmi dikukuhkan sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung menggantikan Agus Setiyawan, yang mendapat amanah baru sebagai Direktur Investigasi IV pada Kedeputian Bidang Investigasi BPKP di Jakarta.
Pengangkatan Krisno berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor KP.01.03/KEP-406/K/SU/2026 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan BPKP.
Pada momentum yang sama, Gubernur Mirza juga mengukuhkan DPW AAIPI Lampung periode 2026–2029 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional AAIPI Nomor KEP-6/AAIPI/DPN/W/2026.
Gubernur Mirza mengatakan, pengawasan merupakan bagian penting dalam memastikan setiap anggaran pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kami percaya, setiap rupiah yang dikelola pemerintah memiliki tujuan untuk kepentingan masyarakat,” kata Mirza.
Menurutnya, BPKP memiliki posisi strategis untuk memastikan program pemerintah berjalan sesuai tujuan, risiko dapat dikenali sejak awal dan anggaran memberikan manfaat nyata.
Dalam kesempatan tersebut, Mirza memaparkan sejumlah capaian pembangunan Lampung. Ia menyebut ekonomi Lampung saat ini tumbuh di atas 5 persen dan menjadi pertumbuhan tertinggi kedua di Sumatera.
Pemerintah Provinsi Lampung juga terus membenahi pembangunan jalan provinsi serta berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 12 kali berturut-turut.
“Capaian ini merupakan hasil kerja bersama. Rekomendasi BPKP kami gunakan untuk memperkuat kemandirian fiskal, memperbaiki perencanaan dan penganggaran, serta meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” jelasnya.
Mirza menegaskan keberhasilan pemerintah tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan. Ukuran penting lainnya adalah sejauh mana anggaran tersebut menghasilkan manfaat yang dirasakan langsung masyarakat.
Karena itu, ia meminta manajemen risiko, pengendalian intern serta pengawasan pengadaan barang dan jasa terus diperkuat.
Pengukuhan DPW AAIPI Lampung juga menjadi perhatian Gubernur Mirza. Ia berharap organisasi tersebut mampu menjadi wadah peningkatan profesionalisme, kompetensi dan integritas auditor intern pemerintah.
Mirza bahkan mengajak para bupati dan wali kota memberikan ruang serta dukungan kepada inspektorat di masing-masing daerah.
“Kepada para bupati dan wali kota, saya mengajak memberi ruang dan dukungan bagi inspektorat masing-masing. Inspektorat yang kuat membuat daerah lebih tenang bekerja,” ujarnya.
Menurutnya, pengawasan yang kuat bukan untuk menghambat jalannya pemerintahan, tetapi memastikan program pembangunan berjalan sesuai ketentuan, memiliki mitigasi risiko dan menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sally Salamah, mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Lampung terhadap pengawasan intern di daerah.
Sally berharap Kepala Perwakilan BPKP Lampung yang baru segera beradaptasi dan memperkuat koordinasi dengan Pemprov Lampung, pemerintah kabupaten/kota, instansi pemerintah pusat, BUMN, BUMD, BLU, BLUD dan pemangku kepentingan lainnya.
“Kerja sama yang telah berjalan dengan sangat baik selama ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan,” katanya.
Menurut Sally, pengukuhan DPW AAIPI Lampung menjadi momentum memperkuat sinergi antar-Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
AAIPI diharapkan menjadi wadah pengembangan profesi APIP melalui peningkatan kapasitas, pertukaran pengetahuan, penerapan standar profesi dan telaah sejawat.
“Di tengah tuntutan pembangunan yang semakin kompleks, APIP dituntut mampu menjalankan peran sebagai trusted advisor yang memberikan early warning dan insight untuk membantu pimpinan mengambil keputusan,” ujarnya.
Sally juga mengingatkan seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah di Lampung untuk terus memperkuat sinergi pembangunan dengan menjaga akuntabilitas keuangan dan kinerja, sekaligus menerapkan manajemen risiko dan pengendalian intern.
Pengukuhan tersebut menjadi langkah mempererat kolaborasi BPKP, AAIPI dan pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel, sekaligus memastikan pembangunan Lampung memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Ramona)
Komentar