Harianpilar.com, Bandar Lampung – BPJS Kesehatan terus mendorong perubahan pola pelayanan penyakit jantung dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Tidak hanya berfokus pada jumlah layanan yang diberikan, pendekatan baru diarahkan pada kualitas hasil pengobatan atau health outcomes serta efisiensi biaya sepanjang rangkaian pelayanan.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan penerapan konsep Value-Based Health Care menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan Program JKN di tengah meningkatnya kebutuhan dan biaya pelayanan kesehatan.
Menurutnya, keberhasilan program jaminan kesehatan tidak semata-mata diukur dari besarnya pembiayaan yang dikeluarkan, melainkan juga dari manfaat kesehatan yang diperoleh peserta setelah mendapatkan pelayanan.
“Keberlanjutan Program JKN tidak hanya ditentukan oleh kemampuan dalam membiayai pelayanan kesehatan, tetapi juga bagaimana pembiayaan tersebut dapat menghasilkan outcome kesehatan yang lebih baik bagi rakyat Indonesia,” kata Pujo, Rabu (16/9/2026).
Ia menjelaskan, tekanan terhadap pembiayaan kesehatan masih cukup besar. Sepanjang 2025, total biaya pelayanan kesehatan Program JKN mencapai Rp191,3 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar 87,1 persen digunakan untuk pelayanan kesehatan di rumah sakit.
Salah satu layanan yang menjadi perhatian adalah penyakit jantung. Pada 2025, BPJS Kesehatan mencatat lebih dari 29,7 juta kasus penyakit jantung yang dijamin melalui Program JKN dengan total pembiayaan sekitar Rp17,35 triliun.
Besarnya jumlah kasus tersebut membuat penguatan layanan sejak tingkat pertama menjadi penting. FKTP dinilai memiliki peran strategis dalam mencegah kondisi peserta berkembang menjadi lebih berat melalui pengendalian berbagai faktor risiko.
“Pengendalian tekanan darah dan gula darah, pemantauan HbA1C, kepatuhan terhadap pengobatan, serta pemantauan peserta dengan risiko tinggi perlu diperkuat di FKTP,” ujarnya.
Sementara pada tingkat rumah sakit, transformasi pelayanan diarahkan agar tindakan medis semakin terintegrasi dan mengutamakan ketepatan serta keselamatan pasien.
BPJS Kesehatan mendorong sejumlah pendekatan, di antaranya pengambilan keputusan melalui Heart Team, penerapan tata laksana berdasarkan pedoman klinis, penggunaan pemeriksaan Fractional Flow Reserve (FFR), hingga staged revascularization.
Selain metode pelayanan, sistem pemantauan mutu juga diarahkan mengalami perubahan. Pengukuran tidak lagi hanya melihat proses dan jumlah tindakan, tetapi mulai menitikberatkan pada hasil yang diperoleh pasien.
Beberapa aspek yang menjadi perhatian meliputi kecepatan penanganan kondisi kritis, keselamatan pasien setelah tindakan, ketepatan intervensi, kualitas pemulihan, kepatuhan terhadap protokol, serta efektivitas sistem rujukan.
“Kita ingin mengubah paradigma dari paying for services menjadi purchasing better outcomes, dari treating events menjadi preventing events, serta dari mengukur utilisasi menjadi mengukur outcome,” jelas Pujo.
Dukungan terhadap penguatan pelayanan kesehatan juga disampaikan Pamen Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Lingkungan Hidup, Tri Adrijanto Santoso, yang mewakili Panglima Kodam III Siliwangi.
Menurut Tri, kualitas pelayanan kesehatan tidak hanya bergantung pada kecanggihan peralatan medis. Faktor akses masyarakat, kecepatan memperoleh pelayanan, serta mutu layanan juga menjadi bagian penting yang harus diperhatikan.
“Kodam III Siliwangi mendukung program pemerintah dalam upaya promotif dan preventif, termasuk melalui edukasi kepada masyarakat. Dengan kolaborasi lintas sektor diharapkan dapat menjadi kontribusi positif dalam peningkatan kualitas kesehatan,” ujarnya.
Di sisi pelayanan rumah sakit, Kepala Rumah Sakit Tingkat II Dustira, Muchlas Fahmi, menyatakan pihaknya terus melakukan peningkatan kualitas layanan, termasuk untuk peserta JKN yang membutuhkan penanganan penyakit jantung.
Tingginya kebutuhan layanan tersebut terlihat dari jumlah pasien yang memperoleh pelayanan catheterization laboratory (cathlab). Selama Januari hingga Agustus 2026, RS Dustira telah menangani 975 pasien cathlab dan seluruhnya merupakan peserta JKN.
“Pemanfaatan layanan jantung oleh peserta JKN di RS Dustira bisa dikatakan tinggi. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, RS Dustira telah melayani 975 pasien cathlab yang semuanya merupakan peserta JKN,” kata Muchlas.
Ia menambahkan, pelayanan kesehatan merupakan rangkaian proses yang membutuhkan peningkatan secara berkelanjutan. Karena itu, pelayanan tidak cukup hanya cepat dan tepat, tetapi juga harus mengedepankan aspek keamanan, mutu, serta kebutuhan pasien.
Sementara itu, Koordinator BPJS Watch, Timbul Siregar, menilai pengendalian penyakit jantung perlu dilakukan secara komprehensif. Selain penanganan ketika peserta sudah sakit, pencegahan melalui perubahan perilaku dan pola hidup juga perlu mendapat perhatian.
“Penyakit jantung perlu menjadi perhatian pemerintah karena salah satu faktor yang berkontribusi terhadap penyakit tersebut berkaitan dengan gaya hidup. Untuk menekan tingginya angka penyakit tersebut, diperlukan upaya promotif dan preventif, termasuk menerapkan pola hidup sehat,” ujar Timbul.
Ia juga mendorong agar pendekatan berbasis outcome terus dikembangkan dalam Program JKN. Menurutnya, penerapan Value-Based Health Care dapat menjadi bagian dari upaya meningkatkan efisiensi sekaligus memastikan pelayanan kesehatan memberikan manfaat yang optimal bagi peserta. (Ramona).
