Harianpilar.com, Bandarlampung- Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Lampung periode 2026–2031.
Terpilihnya Mirza dalam Musyawarah Daerah (Musda) HKTI menjadi momentum memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus mempercepat hilirisasi sektor pertanian demi meningkatkan kesejahteraan petani.
Musda yang digelar di Gedung Balai Keratun, Jumat (31/7/2026), juga dirangkaikan dengan pelantikan pengurus 15 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HKTI se-Lampung. Kegiatan dihadiri jajaran Dewan Pimpinan Nasional HKTI, Forkopimda, pelaku usaha, hingga para pemangku kepentingan sektor pertanian.
Dalam pidatonya, Mirza menyampaikan bahwa masa depan Lampung sangat bergantung pada kemajuan sektor pertanian. Dari sekitar 3,3 juta hektare luas wilayah Lampung, sebanyak 1,8 juta hektare dimanfaatkan untuk sektor pertanian dan perkebunan, dengan sekitar 1,6 juta keluarga menggantungkan hidup dari sektor tersebut.
Menurutnya, berbagai kebijakan pemerintah yang berpihak kepada petani mulai menunjukkan hasil nyata. Kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah, membaiknya harga jagung, kopi, dan singkong telah meningkatkan pendapatan petani sekaligus menggerakkan ekonomi pedesaan.
“Harga komoditas yang membaik telah meningkatkan daya beli masyarakat desa. Dampaknya terlihat dari meningkatnya aktivitas ekonomi, mulai dari penjualan kendaraan, jasa pengiriman, hingga transaksi ekonomi di pedesaan,” ujar Mirza.
Sebagai langkah lanjutan, Pemerintah Provinsi Lampung akan mempercepat transformasi sektor pertanian melalui sejumlah program strategis, di antaranya penerapan pupuk organik cair (POC) di 2.000 desa, penyediaan 500 unit mesin pengering (dryer), pembangunan silo penyimpanan hasil panen di tingkat kecamatan, serta 2.500 beasiswa bagi anak-anak petani.
Mirza menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan petani tidak cukup hanya mengandalkan produksi.
“Petani tidak mungkin bisa maju tanpa hilirisasi, dan hilirisasi membutuhkan peran pengusaha yang didukung daya saing tinggi. Kita harus menguasai pasar global dengan ongkos produksi yang murah dan kuantitas yang masif,” tegasnya.
Ia berharap HKTI menjadi motor penggerak dalam memperjuangkan harga yang adil bagi petani, meningkatkan produktivitas, mempercepat hilirisasi, serta menyiapkan generasi muda pertanian menuju Indonesia Emas 2045.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPN HKTI Abdul Kadir Karding yang juga menjabat Kepala Badan Karantina Nasional menegaskan bahwa pemerintahan Presiden RI menempatkan sektor pertanian sebagai prioritas utama pembangunan nasional.
“Bagi Presiden, swasembada pangan adalah sebuah ideologi. Pertanian bukan hanya komoditas ekonomi, tetapi komoditas strategis yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas,” katanya.
Ia juga memastikan Badan Karantina Nasional akan mempercepat layanan ekspor komoditas unggulan Lampung seperti gula, jagung, dan tapioka melalui program Sahabat Karantina, guna membantu pelaku usaha memenuhi standar internasional.
Dengan sinergi pemerintah, HKTI, dan seluruh pemangku kepentingan, Lampung diharapkan semakin kokoh sebagai lumbung pangan nasional sekaligus mampu meningkatkan daya saing produk pertanian di pasar global. (*)
Komentar