Harianpilar.com, Bandarlampung- Pemerintah Provinsi Lampung bersama Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung memperkuat sinergi dalam membangun tata kelola sektor ketahanan pangan yang efektif, transparan, dan akuntabel.
Langkah tersebut ditandai dengan Entry Meeting Penugasan Pengawasan Sektor Ketahanan Pangan Triwulan III Tahun 2026 di Aula BPKP Provinsi Lampung, Rabu (15/7).
Pertemuan itu menjadi langkah awal menyamakan persepsi antara pemerintah daerah dan BPKP dalam mengawal program ketahanan pangan yang menjadi salah satu prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden Republik Indonesia.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, Agus Setiyawan, mengatakan pengawasan pada triwulan III akan dilakukan secara menyeluruh terhadap berbagai program ketahanan pangan, mulai dari implementasi kebijakan hingga pelaksanaan di lapangan.
“Pengawasan ini tidak hanya menilai pelaksanaan program, tetapi juga memastikan kesesuaian antara kebijakan dengan implementasinya di lapangan, mengidentifikasi berbagai risiko, termasuk potensi fraud, serta memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola agar program ketahanan pangan berjalan lebih efektif dan akuntabel,” ujar Agus.
Menurutnya, Lampung memiliki posisi strategis sebagai salah satu daerah penyangga pangan nasional sehingga seluruh proses pengawasan harus dilaksanakan secara independen, objektif, dan profesional.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menegaskan bahwa pengawasan menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh program ketahanan pangan berjalan sesuai sasaran.
“Ketahanan pangan merupakan prioritas pembangunan nasional. Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen memastikan tata kelola sektor pertanian dan ketahanan pangan berjalan selaras dengan Asta Cita Presiden serta regulasi pemerintah pusat,” kata Marindo.
Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Lampung terus memperkuat sektor pertanian dari hulu hingga hilir. Salah satu program unggulan yang dikembangkan adalah pemanfaatan pupuk hayati cair, yang sejak 2025 telah diterapkan di sekitar 1.500 desa dan ditargetkan menjangkau seluruh desa di Lampung pada 2027.
Selain itu, pemerintah daerah juga terus memperkuat komoditas strategis seperti singkong, kopi, lada, peternakan, dan perikanan melalui Program Desaku Maju, yang diintegrasikan dengan Program Makan Bergizi Gratis untuk menciptakan ekosistem ekonomi desa yang berkelanjutan.
“Cita-cita kami adalah membangun desa yang memiliki ekosistem ekonomi kuat sehingga generasi muda bangga menjadi petani dan memiliki masa depan yang lebih baik di desanya sendiri. Semua itu harus didukung tata kelola dan pengawasan yang baik melalui kolaborasi antara BPKP, pemerintah kabupaten/kota, dan seluruh perangkat daerah,” tegas Marindo.
Dalam kesempatan tersebut, Koordinator Pengawasan Bidang Instansi Pemerintah Pusat (Korwas IPP) BPKP, Aderial, memaparkan desain pengawasan yang akan dilaksanakan di Pemerintah Provinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, dan Kabupaten Tulang Bawang.
Menurutnya, pengawasan diarahkan untuk memperkuat tata kelola sektor pangan, mengoptimalkan peran BUMN dalam mendukung ketahanan pangan, serta memastikan seluruh target prioritas nasional dapat tercapai melalui sinkronisasi program pemerintah pusat dan daerah.
Evaluasi lapangan dijadwalkan rampung pada pekan pertama Agustus 2026 dengan melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah dan inspektorat.
Melalui pengawasan yang terintegrasi tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung optimistis mampu memperkuat tata kelola sektor pangan, meningkatkan produktivitas pertanian, menjaga ketahanan pangan nasional, sekaligus memperkokoh posisi Lampung sebagai salah satu lumbung pangan utama Indonesia. (*)
Komentar