Harianpilar.com, Tanggamus – Bupati Tanggamus Drs. H. Moh. Saleh Asnawi, M.A., M.H memimpin Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Ruang Rapat Bupati Tanggamus, Senin (6 Juli 2026). Rakor dalam rangka mewujudkan Kondusivitas IPOLEKSOSBUDHANKAM Kabupaten Tanggamus Tahun 2026.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Tanggamus Rully Runa Yuda dalam paparannya menjelaskan, keberadaan Forkopimda bertujuan menciptakan hubungan harmonis antarunsur pimpinan daerah, menyelesaikan persoalan strategis, memperkuat deteksi dini, cegah dini, dan penanganan dini, sekaligus menjaga stabilitas politik, sosial, dan penyelenggaraan pemerintahan.
Ketua DPRD Tanggamus Agung Setyo Utomo menegaskan bahwa kondisi politik di Kabupaten Tanggamus secara umum tetap kondusif meski dinamika internal partai politik tetap terjadi.
“Kalau bicara politik di Kabupaten Tanggamus, semuanya secara umum berjalan kondusif. Dinamika di internal partai merupakan hal yang wajar, tetapi secara keseluruhan situasi politik tetap aman dan kondusif,” ujarnya.
Kapolres Tanggamus AKBP Rahmat Sujatmiko menyampaikan sejumlah isu keamanan yang menjadi perhatian, mulai dari konflik lahan, kondisi Jembatan Way Kandis, kecelakaan lalu lintas, hingga upaya menjaga stabilitas keamanan menjelang berbagai agenda masyarakat.
Ia mengungkapkan, penyelesaian konflik lahan dilakukan melalui pendekatan persuasif sembari tetap menghormati proses hukum yang berjalan.
Sementara itu, Dandim 0424/Tanggamus Letkol Inf. Dwi Djunaidi Mulyono memaparkan sejumlah isu strategis daerah sepanjang Januari hingga Juni 2026 berdasarkan aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.
Menurutnya, tantangan terbesar saat ini adalah maraknya penyebaran informasi bernuansa SARA dan hoaks di media sosial akibat rendahnya literasi digital masyarakat.
“Masih ditemukan unggahan bernuansa SARA yang berpotensi memicu perpecahan. Karena itu kami terus mengedukasi masyarakat melalui komunikasi sosial dan penguatan wawasan kebangsaan,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan Binda Tanggamus, Fadil, mengungkapkan adanya sejumlah potensi kerawanan yang perlu diantisipasi, mulai dari penyebaran paham khilafah melalui komunitas terselubung, dinamika pergerakan mahasiswa, konflik satwa liar dengan masyarakat, aktivitas pertambangan ilegal di kawasan hutan, hingga peredaran senjata api ilegal yang diduga berkaitan dengan maraknya kasus begal.
Sekretaris Daerah Tanggamus Suaidi menekankan pentingnya komunikasi yang lebih intensif antara pemerintah daerah dan DPRD, sekaligus memperkuat koordinasi hingga tingkat Forkopimcam agar setiap persoalan sosial dapat diantisipasi sejak dini.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Bupati Tanggamus Moh. Saleh Asnawi menegaskan seluruh persoalan akan dibahas secara komprehensif dengan melibatkan seluruh instansi terkait, termasuk persoalan tambang rakyat. (Rls)
Komentar