Harianpilar.com, Bandarlampung – Kondisi jalan yang masih banyak rusak di berbagai daerah di Lampung mendorong Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aliansi Komunitas Aksi Rakyat (AKAR) Provinsi Lampung mengirimkan surat aspirasi kepada Kementerian PUPR.
Organisasi tersebut meminta pemerintah pusat memprioritaskan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan di Lampung melalui alokasi APBN Tahun Anggaran 2027.
Surat yang ditandatangani Ketua DPP AKAR Lampung, Indra Musta’in, bersama tokoh muda Lampung Maradoni itu disusun berdasarkan hasil observasi lapangan, dialog publik, dan kajian terhadap kondisi infrastruktur di sejumlah kabupaten.
AKAR menilai kerusakan jalan kabupaten, jalan desa, jalan lingkungan, jalan usaha tani hingga jalan penghubung antardesa masih menjadi persoalan utama yang menghambat aktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.
“Jalan merupakan urat nadi perekonomian masyarakat. Ketika akses rusak, biaya angkut hasil pertanian meningkat, distribusi barang terhambat, pelayanan kesehatan dan pendidikan menjadi sulit dijangkau, hingga investasi daerah ikut terhambat,” ujar Indra Musta’in.
Menurutnya, posisi Lampung sebagai gerbang Pulau Sumatera sekaligus daerah penyangga ketahanan pangan nasional membuat pembangunan infrastruktur jalan di provinsi ini memiliki nilai strategis bagi kepentingan nasional, bukan hanya daerah.
AKAR mengapresiasi pembangunan jalan nasional dan rehabilitasi sejumlah jembatan yang telah dilakukan pemerintah pusat. Namun, organisasi tersebut menilai keterbatasan fiskal pemerintah daerah menyebabkan banyak ruas jalan kabupaten dan desa belum dapat ditangani secara optimal.
Maradoni menambahkan, dukungan anggaran dari pemerintah pusat akan mempercepat konektivitas antardaerah, memperlancar distribusi hasil pertanian, meningkatkan pelayanan publik, serta membuka akses ekonomi masyarakat hingga ke wilayah pedesaan.
Melalui surat tersebut, DPP AKAR berharap aspirasi masyarakat Lampung menjadi pertimbangan Kementerian PUPR dalam penyusunan program pembangunan infrastruktur nasional Tahun Anggaran 2027.
“Jalan yang baik bukan sekadar infrastruktur fisik, tetapi fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung,” tegas DPP AKAR dalam suratnya. (*)
Komentar