Harianpilar.com, Bandarlampung-Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lampung (BEM U KBM Unila) mendatangi Komisi V DPR RI untuk menyampaikan aspirasi terkait tingginya tarif Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) di Lampung yang dinilai membebani masyarakat dan berpotensi menimbulkan dampak ekonomi berantai.
Kedatangan mahasiswa tersebut merupakan tindak lanjut dari kajian yang dilakukan BEM Unila mengenai kenaikan tarif tol yang dianggap sangat signifikan dan berdampak langsung terhadap biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok masyarakat.
Presiden Mahasiswa BEM U KBM Unila, Aditya Putra Bayu, mengatakan pihaknya telah menyampaikan surat kepada Komisi V DPR RI sejak dua bulan lalu agar lembaga tersebut melakukan intervensi dan evaluasi terhadap kebijakan kenaikan tarif tol di Lampung.
“Kami dari Lampung menuju DPR RI, khususnya ke Komisi V, berdasarkan kajian yang kami lakukan bahwa ada kenaikan tarif jalan tol yang sangat-sangat signifikan. Oleh karena itu, dua bulan lalu kami sudah melayangkan surat kepada Komisi V DPR RI untuk mengintervensi kenaikan harga yang sangat signifikan ini karena cenderung memberikan efek domino kepada masyarakat yang ada di Lampung,” ujar Aditya saat menyampaikan keterangan di kompleks DPR RI, seperti dikutip dari video dalam status akun Instagramnya, baru-baru ini.
Menurut Aditya, hasil kajian mahasiswa menunjukkan bahwa kenaikan tarif tol tidak hanya berdampak pada pengguna jalan, tetapi juga berpotensi meningkatkan biaya logistik yang pada akhirnya dibebankan kepada masyarakat luas.
“Kenaikan tarif tol ini bukan hanya dirasakan pengguna jalan tol, tetapi juga berpotensi memengaruhi harga-harga kebutuhan masyarakat melalui peningkatan biaya distribusi barang dan jasa,” katanya.
Selain meminta evaluasi tarif, BEM Unila juga menyoroti adanya dugaan pengaruh kepentingan konsesi dalam kebijakan tarif yang perlu ditelusuri secara transparan oleh pemerintah dan DPR RI.
“Berdasarkan kajian kami juga, kenaikan harga tarif tol ini cenderung ada intervensi dari konsesi-konsesi asing. Karena itu kami meminta DPR RI melakukan pengawasan dan evaluasi secara menyeluruh agar kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat,” tegas Aditya.
Aksi penyampaian aspirasi tersebut menjadi bagian dari upaya mahasiswa untuk mengawal kebijakan publik yang dinilai berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi masyarakat Lampung. BEM Unila berharap Komisi V DPR RI dapat menindaklanjuti masukan tersebut dengan memanggil pihak terkait dan melakukan evaluasi terhadap struktur tarif Jalan Tol Trans Sumatera di wilayah Lampung.
Kunjungan mahasiswa ke Senayan itu sekaligus menunjukkan meningkatnya perhatian kalangan akademisi terhadap isu infrastruktur dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat daerah. Dengan posisi Lampung sebagai gerbang utama Pulau Sumatera, kebijakan tarif tol dinilai harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan investasi dan kemampuan ekonomi masyarakat pengguna jalan. (*)
Komentar