Harianpilar.com, Lampung Selatan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan terus memperkuat langkah percepatan penurunan angka kemiskinan melalui penguatan sinergi lintas sektor dan optimalisasi program berbasis data.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Tahun 2026 yang digelar di Aula Rajabasa, Kantor Bupati Lampung Selatan, Selasa (23/6/2026).
Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Lampung Selatan, Tri Umaryani menyampaikan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2025 tercatat sebesar 12,05 persen, sementara angka kemiskinan ekstrem berada pada level 0,60 persen.
Meskipun menunjukkan tren yang terus membaik, capaian tersebut masih berada di atas rata-rata Provinsi Lampung maupun nasional.
Oleh karena itu, Tri meminta seluruh perangkat daerah menjadikan penurunan kemiskinan sebagai salah satu prioritas utama dalam penyusunan dan pelaksanaan program kerja tahun 2026. Menurutnya, setiap program yang dijalankan harus mampu memberikan dampak nyata dan terukur terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pada kesempatan itu, Tri juga menekankan pentingnya pemutakhiran dan validasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis utama pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.
Ia meminta seluruh perangkat daerah yang mengelola bantuan sosial menggunakan data DTSEN agar berbagai intervensi pemerintah dapat tepat sasaran dan menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Selain aspek data, Tri turut menyoroti realisasi anggaran program penanggulangan kemiskinan yang hingga Triwulan I Tahun 2026 masih berada pada kisaran 14 hingga 19 persen. Untuk itu, ia mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan pada Triwulan II agar target pembangunan dan pengurangan kemiskinan dapat tercapai secara optimal.
“Kita harus memastikan setiap program yang dilaksanakan memiliki dampak langsung dan terukur terhadap pengurangan kemiskinan, bukan sekadar memenuhi target realisasi anggaran,” tegasnya.
Lebih lanjut, Tri mengarahkan agar program pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, serta berbagai bantuan sosial dapat terintegrasi dengan data DTSEN.
Dengan demikian, seluruh program pemerintah dapat saling mendukung dan memberikan hasil yang lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Rls)
Komentar