Harianpilar.com, Pringsewu – Keberangkatan dinas luar secara massal yang dilakukan oleh sekitar delapan puluh persen Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta jajarannya ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) di Jakarta disorot.
Keberangkatan tersebut dalam rangka menghadiri asistensi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Berdasarkan informasi yang dihimpun, total aparatur yang berangkat mencapai 83 orang, terdiri dari Sekretaris Daerah (Sekda), para Asisten, Kepala OPD, Sekretaris, Kepala Bidang (Kabid), Kepala Seksi (Kasi), hingga staf.
Seorang sumber internal yang meminta identitasnya dirahasiakan menyayangkan aksi dinas luar massal ini. Menurutnya, agenda SAKIP seharusnya cukup dihadiri oleh OPD yang kompeten atau dinas berskala besar saja, bukan memboyong rombongan dalam jumlah besar. Bahkan ada dinas yang membawa hingga lima orang, seperti Dinas Pendidikan.
“Ini merupakan bentuk pemborosan anggaran daerah karena pada dasarnya cukup dihadiri oleh Kepala OPD atau Kasubag Perencanaan saja,” ujarnya, baru-baru ini.
Ia juga membeberkan adanya ketimpangan di lapangan. Beberapa Kepala OPD terpaksa tidak ikut karena satkernya sudah kehabisan anggaran perjalanan dinas. Sebaliknya, beredar isu ada sejumlah satker yang dipaksakan tetap berangkat meski ketersediaan anggaran dinas luarnya sudah menipis.
Sumber tersebut juga mengkritik ketidakmampuan Sekretariat Daerah dalam melobi KemenPAN-RB agar evaluasi bisa dilakukan via daring demi menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurutnya, jika nilai SAKIP Pringsewu merah dan hasil evaluasi KemenPAN-RB jelek, maka daerah akan menanggung risiko besar. Selain malu secara nasional dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas), terdapat sanksi anggaran yang berat dari Kementerian Keuangan, seperti penundaan pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).
Menanggapi tudingan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Pringsewu, M. Andi Purwanto, S.T., M.T., memberikan klarifikasi resmi via pesan singkat WhatsApp. Ia menegaskan bahwa kegiatan asistensi SAKIP ini merupakan bagian dari tindak lanjut hasil evaluasi Kementerian PANRB terhadap Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
Menurut Sekda, agenda ini sangat penting untuk memperkuat pemahaman pemerintah daerah dalam merencanakan, mengukur, dan melaporkan kinerja secara akuntabel.
“Pendampingan ini memastikan birokrasi lebih berorientasi pada hasil agar anggaran digunakan secara efektif, efisien, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” terangnya.
Selain itu, kegiatan ini bertujuan menyelaraskan dokumen perencanaan mulai dari RPJMD, Renstra, hingga Perjanjian Kinerja ke tingkat individu melalui penjenjangan kinerja yang terukur.
Terkait pemilihan lokasi di Jakarta, Sekda berdalih hal itu disebabkan oleh keterbatasan waktu dari Asisten Deputi dan Tim LAKIP KemenPAN-RB untuk turun langsung ke daerah. Berdasarkan linimasa tata kelola pemerintahan, saat ini merupakan fase krusial untuk perbaikan hasil evaluasi, sebelum memasuki tahap penilaian utama oleh kementerian.
Ia juga membantah anggapan bahwa rombongan yang berangkat hanya sekadar menjadi penonton paparan. Karena materi yang dibahas bersifat sangat teknis dan spesifik pada setiap perangkat daerah, maka diperlukan kehadiran perwakilan yang memahami substansi kinerja instansinya masing-masing agar proses asistensi dapat berjalan efektif dan menghasilkan tindak lanjut yang konkret.
Mengenai kekhawatiran lumpuhnya pelayanan publik akibat ditinggal puluhan pejabat, M. Andi Purwanto memastikan bahwa penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya. Ia menegaskan tidak ada penghentian aktivitas pelayanan publik dan kegiatan asistensi ini murni dilakukan sebagai upaya perbaikan tata kelola pemerintahan serta peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja daerah. (*)
Komentar