Harianpilar.com, Bandarlampung – Birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung kembali ditata melalui rotasi dan mutasi pejabat pimpinan tinggi pratama.
Terbaru, sedikitnya enam pejabat eselon II dilantik dan satu penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kehutanan.
Hal ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Lampung Nomor 800.1.3.3/1428/VI/2026 mengenai pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, serta Keputusan Nomor 800.1.3.3/1446/VI/2026 terkait penataan pejabat di sejumlah perangkat daerah.
Pelantikan itu dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan yang mewakili Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Senin (4/5).
Enam pejabat yang dilantik masing-masing Bani Ispriyanto sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Liza Derni sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (Ekubang), serta Mirza Irawan Dwi Atmaja sebagai Kepala BPKAD.
Selanjutnya, Desti Arisandi sebagai Kepala Dinas Perkebunan, Toni Ferdinand Syah sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Asrul Tristianto sebagai Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Lampung.
Sementara, Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Sulpakar ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
Penunjukan ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan setelah Senen Mustakim memasuki masa pensiun.
Dalam sambutan tertulis Gubernur yang dibacakan Sekdaprov, ditegaskan bahwa rotasi jabatan merupakan bagian dari proses manajemen ASN yang terukur dan akuntabel, sekaligus bentuk komitmen pemerintah dalam menempatkan pejabat sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi.
“Jabatan adalah amanah yang sewaktu-waktu dapat dievaluasi. Oleh karena itu, bekerjalah dengan sungguh-sungguh, penuh loyalitas, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas,” demikian pesan Gubernur.
Sementara itu, Marindo menekankan bahwa pelantikan ini harus dimaknai sebagai momentum memperkuat reformasi birokrasi yang profesional, adaptif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“Pelantikan ini bukan sekadar seremonial, tetapi menjadi langkah strategis untuk memperkuat komitmen kita dalam membangun birokrasi yang profesional, adaptif, dan benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat,” tegas Marindo.
Dengan penyegaran ini, Pemprov Lampung berharap kinerja pemerintahan semakin optimal, responsif terhadap tantangan pembangunan, serta mampu mendorong terwujudnya Lampung yang maju dan berdaya saing. (*)
