Harianpilar, com. Bandarlampung- Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan arah pembangunan daerah harus bertumpu pada penguatan ekonomi kerakyatan berbasis sektor pertanian.
Hal itu disampaikan saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Lampung Tahun 2026 dalam rangka penyusunan RKPD 2027 di Balai Keratun, Senin (13/4/2026).
Pembukaan Musrenbang ditandai pemukulan gong, dihadiri perwakilan pemerintah pusat, forkopimda, serta kepala daerah se-Lampung. Forum ini menjadi momentum strategis menyelaraskan arah pembangunan pusat dan daerah.
Dalam arahannya, Gubernur menegaskan sektor pertanian masih menjadi tulang punggung ekonomi Lampung. “Sekitar sepertiga PDRB Lampung ditopang sektor pertanian, dengan jutaan masyarakat menggantungkan hidup di dalamnya,” ujarnya.
Lampung tercatat memiliki sekitar 1,8 juta hektare lahan pertanian dengan komoditas utama padi, jagung, dan singkong. Namun, selama ini sistem ekonomi dinilai belum sepenuhnya berpihak pada petani akibat fluktuasi harga dan panjangnya rantai distribusi.
Sebelum intervensi kebijakan, pendapatan petani padi hanya berkisar Rp1,5–1,8 juta per bulan. Kondisi serupa dialami petani jagung dan singkong, bahkan petani singkong rata-rata hanya memperoleh Rp1 juta per bulan. Dampaknya, kemiskinan di pedesaan relatif tinggi dan kapasitas fiskal daerah terbatas.
“Rasio PAD di sejumlah daerah bahkan hanya 3 sampai 10 persen dari APBD. Ini berpengaruh pada kualitas pelayanan publik,” kata Gubernur.
Ia menambahkan, kebijakan pemerintah pusat dalam menjaga harga komoditas mulai menunjukkan hasil. Harga gabah yang mencapai Rp6.500 per kilogram mampu meningkatkan pendapatan petani menjadi Rp3–4 juta per bulan. Ketersediaan pupuk juga mendorong peningkatan produksi hingga 14 persen.
Dampak positif mulai terasa, ditandai dengan meningkatnya aktivitas ekonomi daerah, termasuk penjualan kendaraan yang naik hingga 20 persen dalam beberapa bulan terakhir.
Pemprov Lampung pun menyiapkan program turunan, seperti pengembangan pupuk organik cair di seluruh desa pada 2027 untuk mendorong produktivitas hingga 15 persen. Selain itu, pemerintah menargetkan penyediaan sekitar 500 unit dryer guna mendukung hilirisasi komoditas pertanian.
“Dengan dryer, jagung tidak lagi dijual basah. Nilai tambah bisa dinikmati langsung oleh petani,” tegasnya.
Di sisi lain, penguatan SDM dilakukan melalui pelatihan vokasi dan mobil training unit di desa, serta program vokasi migran dengan target penempatan tenaga kerja ke Jepang.
Seluruh kebijakan tersebut diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Lampung hingga 8 persen, sejalan dengan target nasional.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, menegaskan Musrenbang merupakan forum strategis untuk sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah.
“Musrenbang bukan sekadar agenda tahunan, tetapi momentum evaluasi dan penajaman kebijakan pembangunan,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Staf Ahli Menteri PPN/Bappenas, Kurniawan Ariadi, yang menekankan pentingnya akselerasi pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan global, dengan target nasional 6,3–7,5 persen pada 2027.
Dari legislatif, Ketua DPRD Lampung, Ahmad Giri Akbar, mengungkapkan terdapat 483 usulan masyarakat yang dihimpun sebagai pokok pikiran DPRD.
Ia juga menyoroti pentingnya percepatan proyek strategis nasional, khususnya irigasi Bendungan Way Sekampung dan Margatiga, yang dinilai krusial untuk meningkatkan produktivitas pertanian.
“Masalah irigasi masih jadi kendala utama, menyebabkan banjir saat hujan dan kekeringan saat kemarau,” ujarnya.
Musrenbang 2026 pun menjadi titik temu strategis antara pemerintah pusat, daerah, dan legislatif dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif.
Dengan sinergi tersebut, diharapkan kesejahteraan petani meningkat, ekonomi desa tumbuh, dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Lampung dapat terwujud. (*)
Komentar