Harianpilar.com, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung menggelar rapat lintas sektor guna mempercepat penanganan banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kota Bandarlampung dan Lampung Selatan. Dalam rapat yang di pimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan ini terungkap berbagai penyebab yang memicu banjir tersebut.
Rapat yang berlangsung di Ruang Sakai Sambayan, Komplek Kantor Gubernur Lampung ini dihadiri Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung Elroy Koyari, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana, Anggota DPR RI Mukhlis Basri, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Lesty Putri Utami, serta sejumlah instansi terkait seperti Bappeda, BPBD, dan Dinas PSDA Provinsi Lampung, Senin (9/3).
Dalam arahannya, Marindo Kurniawan menyampaikan bahwa penanganan banjir di ibu kota Provinsi Lampung tidak dapat dilakukan secara parsial oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas wilayah.
“Masalah banjir di Bandarlampung memerlukan kolaborasi lintas sektor yang kuat. Air ini berasal dari wilayah hulu yang melintasi batas administratif, sehingga sinergi antara pemerintah provinsi, Pemkot Bandarlampung, serta kabupaten tetangga seperti Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran menjadi kunci utama,” ujar Marindo.
Sementara, Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung memaparkan penyebab serta langkah penanganan banjir itu. Kepala BBWS Mesuji Sekampung Elroy Koyari menjelaskan, banjir di Kota Bandar Lampung menyebabkan genangan di 44 titik yang tersebar di 10 kecamatan, yakni Sukarame, Rajabasa, Sukabumi, Tanjung Senang, Enggal, Tanjungkarang Barat, Tanjungkarang Pusat, Way Halim, Labuhan Ratu, dan Kedamaian.
Sejumlah kawasan yang terdampak antara lain Jalan Pulau Singkep Sukarame, Jalan Pangeran Senopati Korpri Jaya, Jalan Taurus Rajabasa Nunyai, Jalan Gatot Subroto, Jalan Ratu Dibalau, hingga kawasan Way Halim dan Labuhan Ratu.
Menurut Elroy, banjir dipicu oleh curah hujan dengan intensitas tinggi yang berlangsung cukup lama di wilayah Bandar Lampung.“Intensitas curah hujan yang tinggi dengan durasi cukup lama menyebabkan sungai-sungai di kawasan perkotaan meluap,” kata Elroy.
Berdasarkan data pencatatan hujan, wilayah Sukarame mencatat curah hujan hingga 168 milimeter, sedangkan di Sumber Rejo mencapai 80 milimeter. Selain curah hujan ekstrem, kondisi drainase perkotaan juga dinilai belum mampu menampung debit air yang meningkat drastis.“Drainase tidak mampu menampung debit air hujan, salah satunya karena adanya penumpukan sampah pada saluran,” ujarnya.
Akibat banjir tersebut, ketinggian air di sejumlah lokasi bervariasi antara 50 sentimeter hingga 1,2 meter.
Sementara itu, banjir di wilayah Lampung Selatan dipicu oleh tingginya curah hujan di Kecamatan Tanjung Sari, ditambah kiriman debit air dari wilayah hulu serta putusnya tanggul Sungai Way Galih.“Genangan terjadi di perumahan warga dan area pertanian dengan ketinggian air berkisar antara 30 hingga 50 sentimeter,” jelasnya.
BBWS Mesuji Sekampung juga menyampaikan sejumlah rekomendasi penanganan banjir, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk jangka pendek, langkah yang disarankan antara lain normalisasi sungai dan drainase melalui pengerukan sedimentasi serta pembongkaran hambatan aliran seperti vegetasi dan bangunan yang tidak sesuai dengan dimensi sungai.
Selain itu, peninggian dan penguatan tanggul di titik rawan limpasan juga perlu dilakukan, termasuk penertiban bangunan di sempadan sungai.
Untuk penanganan jangka panjang, BBWS Mesuji Sekampung mengusulkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir berupa embung di daerah aliran sungai Way Kandis.
“Dalam kajian kami terdapat potensi pembangunan sekitar 13 embung dengan kapasitas tampungan antara 7.500 hingga 80.000 meter kubik per lokasi,” kata Elroy.
Selain pembangunan embung, program sumur resapan dan biopori juga dinilai perlu diterapkan secara masif di kawasan permukiman guna mengurangi limpasan air hujan.
BBWS Mesuji Sekampung juga meminta dukungan pemerintah daerah, terutama dalam pembebasan lahan pembangunan embung serta penertiban bangunan di sempadan sungai.
“Kami juga membutuhkan dukungan pemerintah daerah dalam penataan sempadan sungai serta operasi dan pemeliharaan rutin drainase dan gorong-gorong,” pungkasnya.
Sementara itu, Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, mengatakan pemerintah kota telah melakukan sejumlah langkah penanganan darurat, mulai dari perbaikan talud, pengerukan sungai hingga pendataan warga terdampak untuk penyaluran bantuan.
“Kami terus melakukan perbaikan talud, pengerukan sungai, dan pendataan warga terdampak. Namun kami juga membutuhkan dukungan pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung agar rencana teknis seperti peninggian tanggul bisa segera direalisasikan,” pungkasnya.(*)
