Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Lampung itu ibarat raksasa yang kebingungan.
Punya segalanya, tapi tak bisa apa-apa saat berhadapan dengan badai digital di media sosial.
Padahal, kalau mau jujur, mereka punya modal lebih dari cukup untuk sekadar mengimbangi narasi yang viral.
Dari sisi SDM, Diskominfo itu gudangnya talenta digital.
Bahkan tidak sedikit yang punya rekam jejak jurnalistik mumpuni.
Artinya, kemampuan memproduksi konten dan mengolah isu seharusnya sudah di luar kepala.
Anggaran? Jangan ditanya. Angkanya bikin silau.
Bayangkan, untuk urusan internet saja, Diskominfotik Lampung menggelontorkan Rp7,8 Miliar di tahun 2026 ini. Tahun lalu bahkan lebih gila, Rp8,8 Miliar hanya untuk sewa jaringan internet dedicated ribuan Mbps.
Belum lagi urusan baliho dan billboard yang menyedot ratusan juta.
Itu baru secuil dari total anggaran Duskominfo yang mencapai puluhan miliar.
Artinya, secara logistik dan pasukan, Diskominfo ini sudah lebih dari cukup.
Seharusnya, mitigasi isu bukan yang hal sulit. Membangun narasi yang masuk akal publik harusnya bukan perkara sulit. Memberi masukan objektif meski pahit ke atasan pun harusnya jadi menu harian.
Tapi faktanya? justru gamang.
Lihat saja kasus viral anak sekolah bertaruh nyawa menyeberangi sungai pakai rakit di Lampung Timur kemarin.
Diskominfo justru menyebarkan rilis yang sangar normatif, yang sudah bisa ditebak akan sulit mengimbangi narasi yang viral.
Bahkan, saat Wakil Gubernur Lampung dr.Jihan Nurlela dihajar habis-habisan oleh netizen, tak ada satupun narasi yang di terbitkan Diskominfo yang bisa di terima akal publik.
Lagi-lagi, Diskominfo justru muncul dengan rilis pers yang kaku, normatif, dan sangat birokratis.
Bukannya meredakan situasi, rilis bantahan itu malah jadi bensin yang menyulut api kemarahan nitizen.
Netizen makin beringas karena penjelasan yang diberikan jauh dari logika publik.
Mereka gagal memberi penjelasan yang bisa diterima akal sehat penghuni jagat maya.
Kejadian ini membuktikan satu hal. SDM hebat dan anggaran jumbo tak akan berguna jika nahkodanya tidak paham medan.
Diskominfo butuh pemimpin yang bukan sekadar jago hahahihi sana sini.
Tapi butuh sosok yang paham denyut komunikasi publik. Paham psikologi publik. Dan yang terpenting, paham cara beradaptasi di era yang perubahannya secepat kedipan mata.
Tanpa nahkoda yang benar, maka SDM-SDM handal itu hanya akan terjebak pada rutinitas semata, tapi gagal membangun arah koneksi dengan hati rakyat.
Jika Diskominfo tetap terjebak dalam gaya komunikasi lama yang kaku, maka anggaran miliaran rupiah tersebut hanya akan menjadi pengeluaran rutin tanpa dampak nyata bagi citra pemerintah di mata publik…Wallahu a’lam bish-shawab.(*)
