Lampung punya pengalaman pahit menjadi bulan-bulanan netizen.
Belum hilang dari memori publik, bagaimana seorang TikToker bernama Bima asal Lampung Timur dulu begitu viral.
Sejak saat itu, Lampung seperti terjebak dalam siklus tahunan.
Menjadi bahan olok-olokan nitizen.
Padahal, pemerintah daerah punya corong yang bertanggung jawab menangani komunikasi publik.
Namanya Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).
Pertanyaannya, mengapa Pemda kerap gagap menghadapi gelombang viral?
Sebagai corong pemerintah, Diskominfo baik di level Provinsi maupun Kabupaten/Kota memegang peran sentral.
Namun, mereka justru kerap menjadi pihak yang paling kewalahan saat badai digital menerpa.
Melihat pola kasus sebelumnya, seperti isu jalan rusak atau gaya hidup mewah pejabat. Respons Diskominfo di Lampung cenderung reaktif defensif, bukan proaktif strategis.
Mereka baru sibuk memegang pemadam api ketika kebakaran sudah menghanguskan seisi rumah.
Tidak ada mitigasi isu sejak dini. Isu jalan rusak, misalnya, sudah menahun dan berkarat. Tapi respons komunikasi publik baru gencar dilakukan setelah menjadi trending topic.
Itu pun dengan jurus lama. Rilis pers bernada normatif birokratis. Alasan sedang dianggarkan atau tunggu proses lelang. Selalu jadi andalan.
Bahasa kaku seperti ini tidak akan mempan meredam emosi netizen yang haus akan empati dan aksi nyata.
Lebih menggelikan lagi, gaya komunikasinya masih sangat kaku. Coba tengok kanal media sosial resmi pemerintah daerah.
Isinya mayoritas hanya acara seremoni. Foto pejabat rapat atau gunting pita. Begitu diserbu komentar pedas, adminnya mendadak ciut. Kolom komentar dimatikan, atau dijawab dengan template kaku yang justru memancing blunder baru.
Dalam beberapa kasus, memang ada upaya membangun narasi tandingan dengan menggandeng akun publik. Namun, karena sentimen negatif sudah telanjur mengkristal, upaya ini sering tenggelam atau malah dicap sebagai kerjaan buzzer pemerintah.
Sikap gamang ini juga kerap memicu perilaku kontradiktif. Saat ada yang viral, yang disorot justru siapa yang bicara, bukan apa yang di bicarakan.
Alih-alih menjawab substansi kritik, narasi yang dibangun malah kerap menyerang kredibilitas si pengkritik.
Ini bukan memadamkan api, tapi justru menyiram bensin ke tengah bara.
Jujur saja, Diskominfo di Lampung tampaknya masih terjebak dalam pola komunikasi gaya lama yang satu arah.
Padahal, saat ini era media sosial yang transparan dan dua arah.
Jika Diskominfo tetap pakai gaya kerja lama, hanya tukang rilis berita seremonial, maka Lampung akan terus jadi bulan-bulanan.
Kedepan, Diskominfo harus bertransformasi menjadi manajer krisis strategis.
Masalah infrastruktur mungkin ranah Dinas PU, tapi kemarahan publik adalah ranah Diskominfo.
Jika jalan belum bisa mulus besok pagi, setidaknya komunikasi publik jangan sampai membuat rakyat makin marah.
Kedepan, instansi ini juga harus berani menjadi mata dan telinga yang jujur bagi Gubernur, Bupati, atau Walikota.
Sampaikan kebenaran yang pahit. Jangan hanya melaporkan ABS alias asal bapak senang.
Diskominfo harus berani bilang “Pak/Bu, isu jalan di titik ini sentimen negatifnya sudah 80 persen. Kalau kita diam, ini akan meledak minggu depan.”
Para kepala daerah pasti akan paham, jika di berikan laporan yang obyektif beserta solusinya.
Diskominfo juga harus berani mengurangi polesan berlebihan. Berhenti memposting foto pimpinan tersenyum lebar di acara formal saat rakyat sedang teriak soal banjir atau jalan rusak.
Itu namanya tone deaf alias budeg terhadap situasi. Alias gak peka.
Diskominfo juga harus rutin memantau perkembangan isu di medsos. Zaman sekarang, memantau isu tidak bisa lagi hanya dengan scroll manual. Gunakan teknologi, gunakan software monitoring media sosial. Tangkap kata kunci yang berpotensi viral, sebelum isu itu dipungut oleh influencer besar.
Stop bersikap reaktif dan menyalah-nyalahkan pihak yang memviralkan.
Kita harus belajar dari kasus Bima. Penyangkalan dan intimidasi adalah bensin bagi viralitas.
Kunci agar tidak viral negatif sebenarnya sederhana, manusiakan birokrasi. Runtuhkan tembok arogansi kekuasaan. Dan rajin bangun narasi yang masuk akal. Sekali lagi masuk akal.
Diskominfk juga jangan alergi kritik dan jangan lambat merespons keluhan kecil. Jangan sepelekan keluhan rakyat sekecil apapun.
Sebab, jika keluhan itu tak di gubris. Maka netizen akan terus menggunakan jalur viral sebagai satu-satunya cara agar suara mereka didengar…Wallahu a’lam bish-shawab.(*)
