harianpilar, com. Banadarlampung – DPRD Provinsi Lampung menyoroti kontribusi PT Pelindo Regional 2 Panjang terhadap pembangunan daerah, khususnya melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
Sorotan itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi DPRD Lampung bersama Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dan manajemen PT Pelindo Regional 2 Panjang, Senin (2/2).
RDP yang digelar di Ruang Rapat DPRD Provinsi Lampung tersebut dipimpin Ketua Komisi DPRD Lampung, Drs. H. Mukhlis Basri, M.Si, didampingi pimpinan dan anggota komisi. Forum ini menjadi tindak lanjut hasil rapat internal DPRD dalam penyusunan program kerja 2026 sekaligus penajaman agenda hasil penyerapan aspirasi masyarakat di sektor perhubungan dan infrastruktur.
Mukhlis Basri menegaskan, program CSR Pelindo harus benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat Lampung dan selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah.
“CSR ini bukan sekadar formalitas. Kami ingin program yang dijalankan Pelindo benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama infrastruktur dan pelayanan perhubungan. Harus jelas, terukur, dan transparan,” ujar Mukhlis Basri, yang juga anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Lampung.
Ia menekankan pentingnya keterbukaan dalam perencanaan hingga pelaksanaan CSR agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh publik dan tidak tumpang tindih dengan program pemerintah daerah.
“Sinergi antara DPRD, Pemprov, dan pihak perusahaan mutlak diperlukan. Jangan sampai program CSR berjalan sendiri tanpa koordinasi, sementara kebutuhan masyarakat di lapangan justru mendesak,” tambahnya.
Dalam RDP tersebut, manajemen PT Pelindo Regional 2 Panjang memaparkan pelaksanaan serta rencana optimalisasi program CSR, khususnya yang berkaitan dengan dukungan pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan transportasi. DPRD juga menggarisbawahi pentingnya efektivitas dan keberlanjutan program agar sejalan dengan arah pembangunan Provinsi Lampung.
Melalui forum ini, DPRD Lampung menegaskan komitmennya menjalankan fungsi pengawasan sekaligus mendorong kolaborasi lintas sektor guna mempercepat pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. (Ramona)
