Kita tinggalkan sejenak kehebohan pencabutan Hak Guna Usaha (HGU) Sugar Group Companies (SGC). Biarlah waktu menjawab, apa langkah pemerintah selanjutnya pasca pencabutan HGU itu. Apakah ganti pemain? Apakah disewakan? Apakah dijadikan bancakan? Atau didistribusikan kepada masyarakat, utamamya masyarakat adat?
Mari kita sejenak menengok perjalanan pembangunan Lampung di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur muda yang sebental lagi memasukin satu tahun masa kepemimpinan
Kita semua mungkin paham, betapa Pilgub Lampung 2024 lalu membawa angin segar yang sedikit menyehatkan alam demokrasi. Pemenangnya menang telak dengan 82 persen suara, tanpa terkontaminasi limbah tebu. Tanpa polusi bau gula.
Pilgub Lampung kali ini juga benar-benar sepi. Sepi dari tudingan politik uang. Sepi dari tudingan kecurangan. Dan sepi dari tudingan penggelembungan suara. Yang biasanya tuding-tudingan itu ramai diarahkan pada pemenang pasca pencoblosan.
Namun, ada yang tak lumrah di awal kepemimpinan Gubernur muda ini. Biasanya kebanyakan politisi menjadikan awal jabatan sebagai masa bulan madu. Masa di mana menikmati “pesta” kemenangan pasca perang politik yang pasti sangat melelahkan.
Namun, itu tidak berlaku bagi Gubernur Lampung, Rahmat Mirza Djausal (RMD).
Sebab, sejak dilantik pada 20 Februari 2025 lalu sebagai Gubernur Lampung, RMD langsung menghadapi masalah paling klasik sekaligus paling krusial, yakni defisit APBD.
Sejak hari pertama kerja, RMD langsung menghadapi kenyataan yang tak mudah. Kemenangan Pilgub Lampung di angka 82 persen jelas menggambarkan betapa besar ekspektasi rakyat padanya untuk memperbaiki nasib. Namun, pada saat yang sama, ia dihadapkan pada kenyataan anggaran yang minus.
Sebagian besar orang pasti pesimistis Lampung akan bergerak maju. Dengan kondisi keuangan yang sangat cekak, jangankan membayangkan bergerak maju, bisa tetap “bernapas” saja sudah bagus.
RMD mengakui kondisi keuangan Pemprov Lampung sedang tidak baik-baik saja saat dirinya dilantik. Beban warisan gubernur sebelumnya berupa tunda bayar proyek pembangunan akibat defisit APBD sudah mencapai angka Rp600 miliar
Namun, RMD meyakini keterbatasan fiskal itu bukan penghalang untuk mewujudkan harapan pemilihnya.
“Begitu dilantik, saya merasa begitu besar beban moralnya. Jadi harus kerja cepat dan tepat. Bagaimanapun caranya pembangunan harus dirasakan rakyat,” ujar RMD pada suatu kesempatan.
Kalimat itu dibuktikan RMD dengan langsung tancap gas di tengah keterbatasan fiskal. Di sektor pendidikan, RMD langsung membuat gebrakan dengan menggratiskan SMA/SMK dan SLB.
Di sektor pertanian pun tak kalah “jor-joran”. RMD melakukan modernisasi alat dan hilirisasi pertanian. Sebanyak 24 unit dryer padi dan 4 unit mesin penepung mocaf disalurkan ke para petani di awal jabatannya.
Disusul pembagian Pupuk Organik Cair (POC) hayati sebagai solusi atas kelangkaan dan tingginya harga pupuk kimia. Kemudian, fasilitasi pembuatan POC dibangun di hampir 500 desa.
Pada saat yang sama, Pemprov Lampung juga melakukan rekonstruksi, rehabilitasi, dan pelebaran pada 52 ruas jalan provinsi sepanjang lebih dari 66 kilometer, serta melakukan pembangunan dan rehabilitasi 21 jembatan.
Di saat program-program itu berjalan dengan dukungan APBD yang terbatas, ujian fiskal kembali melanda.
Pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pusat, plus keharusan membayar gaji 5.469 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang baru dilantik sebesar Rp400 miliar.
Kebijakan pengetatan fiskal daerah ala Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa saat defisit APBD itu, ibarat uppercut Mike Tyson. Bukan hanya membuat sempoyongan, tapi juga membuat psikologis goyah. Tidak mematikan, tapi bikin tubuh birokrasi terhuyung.
Namun, lagi-lagi RMD meyakinkan bahwa persoalan anggaran tak akan menyurutkan langkah pembangunan. “Tidak akan menghambat program prioritas di Provinsi Lampung,” tegas RMD suatu waktu.
Pernyataan itu bukan sekadar untuk menenangkan publik, tapi penegasan keyakinan bahwa keterbatasan fiskal bukan langkah mati, melainkan hanya hambatan yang perlu diatasi.
Pernyataan itu juga bukan isapan jempol belaka. Terbukti Gubernur muda itu tetap “berselancar” di tengah terjangan gelombang anggaran. Pemprov Lampung terus menggulirkan program yang menyentuh langsung lapisan terbawah masyarakat.
mulai dari mempercepat transformasi desa melalui program Desaku Maju yang menaikkan status 952 desa menjadi desa maju. Bersinergi dengan Kementan dan PLN mewujudkan pertanian berbasis teknologi dan energi (electrifying agriculture).
Menjalankan program vokasi bagi masyarakat desa untuk meningkatkan keterampilan teknis petani dalam mengelola komoditas modern. Masih banyak program lainnya yang digulirkan Pemprov Lampung sepanjang 10 bulan kepemimpinan RMD.
Dampaknya? Di tengah keterbatasan ruang fiskal, pertumbuhan ekonomi Lampung justru menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan sebesar 5,47% (y-on-y) pada triwulan I dan tetap stabil di angka 5,04% pada triwulan III 2025, menjadikannya salah satu yang tertinggi di Sumatera.
PDRB Lampung mencapai Rp483,88 triliun, dengan sektor utama penyumbang ekonomi meliputi pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan yang berkontribusi sebesar 59,39%.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 73,98, naik 0,85 poin dari tahun sebelumnya.
Inflasi tahunan (y-on-y) Lampung pada akhir Desember 2025 tercatat sebesar 0,59%. Angka ini menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan periode sebelumnya.
Tingkat kemantapan jalan provinsi meningkat menjadi 79,79 persen, sementara tingkat degradasi jalan turun dari 4 persen menjadi 2,25 persen.
Puncaknya, Lampung diganjar Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2025 dengan predikat Terbaik III Nasional, menjadi satu-satunya provinsi di luar Pulau Jawa yang masuk dalam tiga besar terbaik.
Secara kepemimpinan, RMD dalam 11 bulan menjabat telah menunjukkan kapasitas yang efektif, visioner, dan memiliki keberpihakan pada rakyat.
Capaian-capaian dalam 10 bulan di tahun 2025 menjadi pondasi kuat untuk mengarungi tahun 2026 dengan penuh optimisme. Ini awalan yang baik untuk menuju Lampung Maju Indonesia Emas…Wassalam.(*)
