Harianpilar.com, Bandarlampung – Klaim kenaikan data kunjungan wisatawan di Lampung dinilai berbahaya karena bisa menimbulkan persoalan serius dalam tata kelola pariwisata. Sebab terjadi anomali klaim lonjakan angka kunjungan wisatawan dengan realitas hunian hotel yang justru turun. Apa lagi dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga tidak menunjukkan kenaikan.
Lonjakan kunjungan wisatawan ke Provinsi Lampung pada momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru) diklaim mencapai 2,4 juta orang. Namun di sisi lain, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menyebut okupansi hotel selama periode Nataru 2025–2026 hanya mencapai 81 persen dari total 4.256 kamar yang tersedia. Angka tersebut turun sekitar 5,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Fakta ini dinilai tidak sejalan dengan klaim meningkatnya jumlah wisatawan yang disampaikan Dinas Pariwisata.
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Basuki, menilai adanya ketidaksinkronan data yang berpotensi menimbulkan persoalan serius dalam tata kelola sektor pariwisata, terutama terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Secara data, kunjungan wisatawan disebut naik 2,4 juta orang. Tapi faktanya, menurut data PHRI okupansi hotel tidak meningkat, pajak hotel juga tidak naik. Ini kan janggal,” ujar Ahmad Basuki, baru-baru ini.
Politisi PKB Lampung itu menegaskan, apabila lonjakan wisatawan benar-benar terjadi, dampaknya seharusnya terasa langsung pada sektor perhotelan dan penerimaan pajak daerah.
“Kalau wisatawan naik, logikanya hotel penuh, pajak naik. Ini tidak terjadi. Maka wajar kalau muncul dugaan adanya permainan data atau setidaknya ketidakakuratan data,” tegasnya.
Diketahui, data kenaikan kunjungan wisatawan berasal dari Dinas Pariwisata Provinsi Lampung, sementara PHRI menyatakan tidak terjadi peningkatan signifikan pada tingkat hunian hotel selama periode Nataru.
Menanggapi perbedaan data tersebut, Komisi II DPRD Lampung memastikan akan melakukan pendalaman dengan memanggil pihak terkait.
“Kita mau dalami. Kita panggil OPD terkait dan PHRI. Ini bukan untuk saling menyalahkan, tapi untuk memastikan datanya benar. Karena ini menyangkut PAD,” kata Basuki.
Ia juga menekankan pentingnya semangat gotong royong antara pemerintah daerah dan pelaku usaha pariwisata dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah.
“Kita lagi rame-rame gotong royong meningkatkan PAD. Semua OPD kita dorong memantau potensi pendapatan di sektor masing-masing. Tapi pengusaha juga harus merah putih, sama-sama punya tanggung jawab membangun daerah,” ujarnya.
Komisi II DPRD Lampung meminta transparansi penuh dari seluruh pihak agar data pariwisata benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan.
“Kalau datanya transparan dan jujur, kebijakan juga akan tepat. Jangan sampai angka besar hanya jadi klaim, tapi tidak pernah terkonversi jadi pendapatan daerah,” pungkas Ahmad Basuki. (*)
