Harianpilar.com, Bandar Lampung – Keseriusan DPD Partai Golkar Provinsi Lampung dan panitia penyelenggara Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD Partai Golkar Kota Bandarlampung kian dipertanyakan. Penetapan jadwal Musda yang kemudian dibatalkan tanpa alasan jelas memicu kegaduhan internal dan memperuncing konflik di tubuh partai berlambang pohon beringin tersebut.
Kader senior Golkar Lampung sekaligus anggota DPR RI Fraksi Golkar, Rycko Menoza, menilai penundaan Musda tanpa kepastian waktu mencerminkan lemahnya manajemen organisasi dan berpotensi merusak kepercayaan kader di akar rumput.
“Kami mempertanyakan keseriusan DPD Provinsi dan panitia penyelenggara. Mereka yang menentukan waktu Musda, tetapi mereka pula yang mengundurkannya tanpa alasan yang jelas. Ini tidak mencerminkan tata kelola organisasi yang sehat,” tegas Rycko, Senin (15/12).
Senada juga disampaikan mantan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Lampung M. Alzier Dianis Thabranie. Bahkan ia mendesak Ketua DPD Golkar Lampung Hanan A. Rozak mencopot Riza Mirhadi dari jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Golkar Bandarlampung.
“Seharusnya dicopot karena tidak mampu mengamankan kebijakan partai. Ini mencoreng nama baik Golkar,” ujar Alzier.
Di sisi lain, Plt Ketua DPD Partai Golkar Kota Bandarlampung Riza Mirhadi menegaskan penundaan Musda dilakukan untuk menjaga marwah partai dan memastikan kepatuhan terhadap AD/ART. Ia menyebut panitia menemukan berbagai persoalan serius dalam proses penjaringan bakal calon, mulai dari duplikasi dukungan, dugaan maladministrasi, hingga ketidaksesuaian administrasi.
“Penundaan dilakukan demi kepastian hukum dan integritas organisasi. Dukungan yang ada masih diragukan keabsahannya,” kata Riza.
Hingga kini, dua bakal calon, yakni H. Benny H. Nauly Mansyur dan Handitya Narapati, telah mengembalikan berkas pencalonan. (*)
