Harianpilar.com, Bandar Lampung – Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menandatangani nota kesepahaman pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN/DTSN) antara BPS Lampung dan Pemerintah Provinsi Lampung pada kegiatan Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 serta peresmian Ruang Koordinasi GARDA SE2026 di halaman Kantor BPS Lampung, Jumat (12/12).
Penandatanganan ini menandai penguatan kolaborasi Pemprov Lampung dan BPS dalam menyediakan data akurat untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah. Acara turut dihadiri Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BPS Lampung Ahmadriswan Nasution, pimpinan OPD, forkopimda, serta kepala instansi terkait.
Dalam sambutannya, Jihan Nurlela menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 adalah momentum strategis untuk memperkuat fondasi data pembangunan. Ia menyebut Pemprov Lampung sangat mengandalkan data dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk dalam menentukan arah investasi dan efektivitas belanja daerah.
Menurut Jihan, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dikenal detail terhadap angka-angka dan selalu memastikan kebijakan dirumuskan berbasis data. “Semua kebijakan beliau harus berdasarkan data dan angka. Karena itu, BPS Lampung dan Pemprov Lampung ini sudah cocok, sama-sama suka angka,” ujarnya.
Wagub menekankan bahwa pemerintah yang tidak memahami data berisiko membuat belanja yang tidak efektif. Data hari ini, katanya, bukan hanya pelengkap, tetapi kompas utama arah pembangunan daerah agar efisien dan tepat sasaran.
Wagub juga menyoroti semakin meningkatnya literasi data masyarakat. Menurutnya, pencapaian pembangunan kini semakin diukur secara transparan melalui angka dan indikator kinerja yang mudah diakses publik.
Terkait peresmian GARDA SE2026, Wagub menyebut fasilitas tersebut menjadi pusat koordinasi, monitoring, dan pengendalian pelaksanaan sensus. Dengan ruang khusus ini, ia berharap kerja-kerja sensus di seluruh kabupaten/kota akan lebih efektif dan profesional.
“Garda SE2026 harus dimanfaatkan optimal untuk memperkuat tata kelola statistik daerah,” tegasnya. Wagub juga meminta seluruh pemangku kepentingan, baik pemda, akademisi, pelaku usaha, hingga masyarakat, untuk terlibat aktif agar SE2026 berjalan lancar.
Wagub juga menyatakan bahwa tantangan ke depan semakin kompleks, termasuk perubahan struktur ekonomi, bertumbuhnya sektor informal, serta meningkatnya kebutuhan data presisi di era digital.
Wagub menyampaikan apresiasi kepada para relawan statistik yang telah membantu pengumpulan data di lapangan. Menurut Wagub, data BPS selama ini menjadi dasar penting dalam pengentasan kemiskinan, pengendalian inflasi, peningkatan produktivitas pertanian, dan penguatan UMKM di Lampung.
Wagub juga berterima kasih kepada BPS RI atas dukungan sarana dan peningkatan kapasitas bagi BPS Lampung. Ia memastikan Pemprov Lampung siap memenuhi kebutuhan data sesuai standar yang ditetapkan BPS.(*)
