Harianpilar.com, BandarLampung – Upaya memperkuat kolaborasi lintas-instansi kembali ditegaskan Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Lampung (Kemenkeu Satu Lampung) melalui audiensi resmi dengan Kodam XXI/Radin Inten Lampung di Ruang Pertemuan Kodam, Selasa (2/12). Pertemuan ini menandai komitmen bersama dalam optimalisasi pengamanan tugas strategis dan penerimaan negara.
Pangdam XXI/Radin Inten, Mayjen TNI Kristomei Sianturi, S.Sos., M.Si.(Han), menerima langsung rombongan Kemenkeu Satu Lampung yang dipimpin Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Retno Sri Sulistyani, didampingi Kepala Kanwil DJPb Lampung Purwadhi Adhiputranto serta Plt. Kepala Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu Cuti Asih.
Mayjen Kristomei menegaskan kesiapan Kodam dalam memperkuat koordinasi dan pengamanan tugas negara.
“Kerja sama antara unsur pertahanan dan pengelola keuangan negara sangat penting untuk menjaga stabilitas dan kepentingan publik. Kodam Radin Inten siap mendukung Kementerian Keuangan dalam pengamanan, pertukaran informasi, dan koordinasi lapangan demi tata kelola pemerintahan yang sehat dan tertib,” ujarnya.
Pangdam juga menyoroti pentingnya informasi fiskal dan intelijen perpajakan dalam pemetaan situasi daerah serta pencegahan potensi kerawanan sosial-ekonomi.
Dalam kesempatan yang sama, Retno Sri Sulistyani menyampaikan apresiasi atas dukungan Kodam, terutama dalam pengamanan penegakan hukum perpajakan dan pengamanan fasilitas DJP di wilayah risiko tinggi.
Ia juga mengingatkan maraknya penipuan yang mengatasnamakan DJP, termasuk penggunaan link Coretax palsu. Retno meminta Kodam membantu menyebarkan edukasi kepada masyarakat agar selalu memverifikasi informasi melalui kanal resmi pemerintah.
Retno menambahkan bahwa DJP kini mempercepat transformasi digital, termasuk implementasi sistem Coretax untuk pelaporan SPT Tahunan mulai 2026. Ia meminta dukungan Kodam untuk mendorong aktivasi akun Coretax dan kode otorisasi (KO) DJP di masyarakat dan internal instansi.
Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Lampung Purwadhi Adhiputranto menjelaskan bahwa kajian fiskal regional yang disusun DJPb dapat menjadi referensi strategis Kodam dalam membaca dinamika sosial-ekonomi daerah.
Plt. Kepala Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu, Cuti Asih, menegaskan pentingnya dukungan Kodam dalam pengamanan aset negara serta memastikan kelancaran pelayanan publik Kemenkeu di Lampung.
Audiensi ini meneguhkan komitmen kedua institusi dalam memperkuat sinergi strategis, mulai dari pengamanan tugas, pertukaran data, penegakan hukum, hingga modernisasi administrasi perpajakan. Kerja sama tersebut diharapkan menjadi fondasi penting bagi stabilitas fiskal dan keamanan wilayah. (Ramona)
