Harianpilar.com, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas harga dan mendukung program nasional, usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 yang dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus, Senin (24/11). Rakor yang berlangsung secara virtual itu diikuti Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (Ekubang) Bani Ispriyanto dari Ruang Command Center Dinas Kominfotik Provinsi Lampung.
Dalam arahannya, Wamendagri menegaskan bahwa rakor ini merupakan instruksi langsung Presiden dan menjadi agenda rutin yang menuntut sinergi erat antara pemerintah pusat dan daerah. Fokusnya: menjaga inflasi tetap terkendali serta mendorong capaian program prioritas nasional, termasuk dukungan daerah terhadap Program 3 Juta Rumah.
“Ini arahan langsung dari Bapak Presiden, yang menekankan pentingnya sinergi konsisten antara pusat dan daerah dalam pengendalian inflasi dan penyelesaian agenda prioritas nasional,” tegas Wamendagri.
Wamendagri memaparkan kondisi inflasi nasional Oktober 2025 yang berada di angka 2,86% (yoy)—masih dalam rentang target 1,5%–3,5%. Komoditas penyumbang inflasi terbanyak antara lain emas perhiasan, cabai, dan beras, dengan pola month-to-month yang hampir serupa.
Wamendagri juga menyoroti lonjakan harga emas dunia yang berdampak signifikan pada pasar domestik. Harga emas dalam negeri mencapai Rp2.237.000 per gram, dipicu tingginya permintaan global.
“Dua dari tiga orang Indonesia kini berinvestasi emas, dan tren ini diprediksi terus berlanjut sebagai bentuk menjaga ketahanan finansial dan dana darurat,” jelasnya.
Tiga komoditas yang paling banyak mengalami kenaikan harga berdasarkan perkembangan harga minggu ketiga November adalah bawang merah, telur ayam ras, dan cabai merah.
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, turut menyampaikan perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH) nasional. Hingga 21 November 2025, data menunjukkan: 6 provinsi mengalami kenaikan IPH, 31 provinsi mengalami penurunan, 1 provinsi tercatat stabil.
Komoditas yang paling dominan mendorong kenaikan IPH di enam provinsi tersebut adalah cabai merah, yang beberapa pekan terakhir berada dalam tekanan pasokan dan cuaca.
Usai mengikuti rakor, Pemprov Lampung menyatakan kesiapan penuh menjalankan instruksi Presiden dan Wamendagri. Staf Ahli Bani Ispriyanto menegaskan bahwa Lampung akan terus memperkuat koordinasi TPID, menjaga stabilitas komoditas pangan strategis, dan meningkatkan respons cepat terhadap fluktuasi harga di lapangan.
Rakor ini sekaligus mempertegas komitmen Pemprov Lampung dalam mendukung kebijakan nasional baik di sektor pengendalian inflasi maupun penyediaan hunian layak dalam Program 3 Juta Rumah.
Dengan capaian inflasi nasional yang masih dalam koridor, pemerintah daerah di seluruh Indonesia—termasuk Lampung—didorong memperkuat kerja sama lintas sektor demi menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Lampung menegaskan kesiapannya menjadi bagian dari upaya kolektif tersebut. (Ramona)
