Harianpilar.com, Bandar Lampung – Saat menjadi Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsin Lampung Sudin dinilai gagal mempertahankan atau menambah jumlah kursi PDIP di legislatif dan eksekutif di Lampung. Sebaliknya partai moncong putih ini justru perolehan kursinya anjlok di Pileg 2024 dan sejumlah kadernya yang menjadi calon kepala daerah incumben kalah.
Sehingga sangat wajar jika banyak kader yang menolak ketika Sudin kembali maju sebagai Calon Ketua DPD PDI Perjuangan Lampung periode 2025-2030.
Senior Banteng Lampung sekaligus Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Lampung Barat, masa bhakti 2004-2009, Abuzen Purnomo menilai Sudin sudah tidak layak untuk menjabat Ketua DPD PDI Perjuangan Lampung periode 2025 – 2030.
Abuzen Purnomo, menggarisbawahi dibawah kepemimpinan Sudin jumlah kursi DPRD PDI Perjuangan Lampung menurun, bahkan 2024 terjun bebas hingga Pilkada kehilangan empat kursi kepala daerah “incumbent” yang di jabat kader PDI Perjuangan.
“Indikator keberhasilan seorang Ketua partai adalah dilihat dari perolehan kursi Legislatif di Pemilihan Legislatif ( Pileg ). Disini jelas, Pileg 2024 jumlah kursi DPRD turun, artinya Sudin telah gagal dan tidak layak kembali untuk menjabat Ketua DPD,” tegas Abuzen, Senin ( 29 /9).
Abuzen Purnomo berharap Ketua PDI Perjuangan Lampung pasca Konferda VI mampu menyatukan segenap kader.
“Sejatinya kader partai itu adalah aset yang selalu membawa visi dan misi PDI Perjuangan sebagai partai ideologis,” jelas mantan Anggota DPRD Lampung Barat dua periode ini.
Senada dikatakan Ranoe Sudiro mantan Anggota DPRD Lampung asal Lampung Selatan. Menurutnya, tongkat estafet Ketua DPD PDI Perjuangan Lampung harus berganti. Sudin telah gagal memimpin PDI Perjuangan Lampung.
“Hal tersebut dapat dilihat dari perolehan kursi DPRD/DPR Pemilu Legislatif tahun 2024, bahkan kita kehilangan empat kepala daerah kader partai “incumbent” di Pilkada 2024. Ini membuktikan kegagalan Sudin sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Lampung. Dan, Sudin wajib diganti dengan kader yang bisa merangkul semua kader dari berbagai kalangan agar partai lebih baik,” ujar Ranoe Sudiro.
Aktivis ProMeg Lampung Mesman menyatakan Sudin telah gagal total memimpin PDI Perjuangan Lampung. Ia menyebut kursi DPRD Lampung anjlok dari 19 kursi turun menjadi 13 di Pileg 2024.
“Ketua DPRD Kabupaten/ kota yang semula 10 kursi dijabat kader banteng, hanya tersisa 3. Begitu juga di Pilkada 2024, PDI Perjuangan kehilangan 4 Kepala Daerah “incumbent” Lamsel, Bandar Lampung, Tanggamus dan Tuba,” ungkap mantan Sekretaris PAC PDI Perjuangan Kecamatan Sukarame Bandar Lampung 1999.
Di kesempatan yang sama, Sujiyatmoko Banteng Militan Lampung menekankan DPP PDI Perjuangan harus peka, jangan lagi memberi kesempatan Sudin dan kroninya yang sudah terbukti gagal memimpin PDI Perjuangan Lampung.
“Tak hanya itu, Sudin juga pernah diperiksa KPK dan rumahnya turut digeledah KPK terkait masalah di Kementerian Pertanian saat menjabat Ketua Komisi IV DPR periode, 2019 – 2024. Hal ini, berdampak menurunnya kepercayaan publik terhadap partai. Terbukti, Pileg dan Pilkada 2024 PDI Perjuangan turun drastis alias kalah total,” tegas Sujiyatmoko.
Sujiyatmoko atau yang biasa disapa Moko menambahkan, masih banyak kader-kader cerdas, loyal, setia dan berintegeritas yang lebih layak dan pantas menjadi Ketua DPD PDI Perjuangan Lampung.
“Partai harus berbenah, pergantian Ketua DPD adalah salah satu upaya mengembalikan kepercayaan publik kepada PDI Perjuangan Lampung,” ungkap Moko
Begitu halnya dengan Umar Ahmad sebagai Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD PDI Perjuangan Lampung juga dinilai sudah gagal, maka dia tidak layak memimpin PDI Perjuangan Lampung.
“Di era Umar menjabat Wakabid Pemilu, PDI Perjuangan Lampung mengalami kekalahan, baik Pileg maupun Pilkada 2024. Selain itu, ia pernah mengkhianati semangat perjuangan kader-kader PDI Perjuangan di Lampung, yaitu ketika Umar mengundang Anis Baswedan dan memberikan gelar adat menjelang Pilpres yang lalu,” terangnya.
Sesepuh PDI Perjuangan Lampung yang pernah menjadi Anggota DPR asal Kota Metro, Sonny Sumarsono melontarkan keprihatinannya dengan kondisi partai saat ini.
“Pemilihan Legislatif 2024, kursi DPRD – DPR turun, begitu juga di Pilkada 2024 kita kalah. Artinya, ada yang salah dalam mengelola partai, tentu saja perubahan kepemimpinan harus dilakukan karena Ketua sebelumnya terbukti gagal,” tegasnya.
Sementara, Sudin maupun Umar Ahmad belum berhasil dimintai tanggapannya terkait pernyataan para senior PDIP Lampung yang menilai keduanya gagal dalam membesarkan partai banteng moncong putih. (*)
