Harianpilar.com, Bandarlampung – Komisi I DPRD Provinsi Lampung berjanji akan kembali memanggil PT.Bumi Sentosa Abadi (BSA) untuk menyelesaikan konflik agraria di Kecamatan Anak Tuha, Lampung Tengah (Lamteng). Sebab perusahaan itu sudah dua kali mangkir dari panggilan Komisi I. Jika panggilan ke-3 diabaikan, para wakil rakyat itu juga akan mendatangi langsung kantor PT.BSA.
Diketahui, Komisi I DPRD Provinsi Lampung telah melakukan panggilan kepada PT BSA sebanyak dua kali. Namun, PT BSA tidak memenuhi panggilan tersebut.
Ketua Komisi I DPRD Lampung, Garinca Reza Fahlevi, menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti laporan masyarakat dari tiga kampung di Kecamatan Anak Tuha, Lampung Tengah yakni Kampung Negara Aji Tuha, Negara Aji Baru, dan Bumi Aji terkait konflik agraria di Anak Tuha yang telah berlangsung lama.
“Tiga kampung di Anak Tuha datang kepada kami didampingi LBH Bandarlampung, menyampaikan persoalan lahan PT BSA. Pertama, hasil dari sini akan kami laporkan kepada pimpinan DPRD. Kedua, kami akan berkomunikasi dengan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal,” ujarnya, Selasa (16/9).
Politisi Partai Nasdem itu mengatakan, pihaknya akan membahas secara internal dan memanggil pihak PT BSA. “Sudah dua kali kami panggil, tetapi PT BSA tidak mengindahkan. Kami akan melaksanakan hearing dan mendengarkan keluhan tiga kampung ini. Jika ketiga kalinya jika tidak hadir, kami anggota Komisi I DPRD Lampung akan langsung ke lokasi PT.BSA,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Lampung, Miswan Rody, mengingatkan bahwa persoalan ini sudah mencuat lebih dari satu dekade.”Tahun 2010 masalah ini sudah muncul. Yang hadir hari ini adalah para ahli waris. Orang-orang tua mereka ingin tanahnya kembali yang dikuasai PT BSA. Kami di Komisi I sebelum masyarakat menyampaikan aspirasi sebenarnya sudah perhatian dengan kondisi sekarang,” ujarnya.
Di awal 2025, jelasnya, Komisi I sudah menindaklanjuti masalah HGU, salah satunya HGU PT BSA. Namun sampai hari ini tidak ada bukti dari BPN Provinsi Lampung.“Ke depan akan kami panggil lagi. Jangan sampai timbul masalah yang seperti ini,” tambahnya.
Miswan menegaskan DPRD berkomitmen memfasilitasi hak masyarakat sekaligus mencegah konflik sosial.”Kami akan memfasilitasi memberikan haknya, sekaligus mengantisipasi agar tidak terjadi hal-hal anarkis. Kalau masyarakat selalu dipancing masalah ketidaktahuannya, ini jelas salah. Ke depan kami berharap PT BSA terbuka kepada masyarakat soal apa yang terjadi selama ini. Mari kita jaga persatuan, kesatuan, dan kondusivitas di Provinsi Lampung,” pungkasnya. (*)
