Oleh :
Mahendra Utama
Eksponen 1998
Gelombang demonstrasi yang merebak sejak 25 Agustus 2025 hingga akhir bulan ini menorehkan catatan kelam di sejumlah daerah.
Bukan hanya jalan-jalan kota besar yang dipenuhi massa, tetapi simbol-simbol negara—DPR, DPRD, kantor polisi, dan gedung pemerintahan—ikut menjadi sasaran amarah. Eksponen 98, Mahendra Utama. Foto arsip pribadi
Laporan media menyebut, sedikitnya lima daerah terkonfirmasi mengalami kerusakan: Jakarta, Bandung, Solo, Bengkulu, dan Tasikmalaya. Jumlah ini kemungkinan bertambah seiring verifikasi di lapangan.
Jakarta sebagai episentrum
Seperti lazimnya sejarah, Jakarta kembali menjadi episentrum. Kompleks DPR RI dikepung massa, pagar barikade jebol, dan beberapa Polsek di Jakarta Timur rusak diserang massa.
Apa yang terjadi di Senayan langsung bergaung ke seluruh negeri. Gambaran tentang ibu kota sebagai “barometer politik” terbukti nyata: bila Jakarta bergetar, republik ikut bergetar.
Menular ke daerah
Tidak berhenti di Jakarta, bara protes menjalar ke Bandung, Solo, Bengkulu, hingga Tasikmalaya. Gedung DPRD Jawa Barat dan DPRD Solo bahkan dibakar massa. Gedung rakyat, yang seharusnya menjadi ruang aspirasi, ironisnya bertransformasi menjadi arena amarah kolektif. Situasi ini mengingatkan kita pada masa-masa genting krisis 1998, ketika simbol negara dijadikan pelampiasan kekecewaan publik.
Dimensi sosial-politik
Ada paradoks dalam demokrasi kita. Masyarakat turun ke jalan menuntut didengar, tetapi saluran formal aspirasi (DPR dan DPRD) justru dijebol. Ini menandakan krisis kepercayaan yang semakin dalam.
Ketika pintu representasi macet, jalan pintas berupa kekerasan dianggap sah. Inilah alarm serius bagi elite politik: demokrasi tanpa kepercayaan hanyalah cangkang kosong.
Dampak ekonomi pasca-demonstrasi
Kerusuhan lima hari terakhir menimbulkan beban ekonomi yang tidak kecil. Berdasarkan estimasi Kamar Dagang Indonesia, kerugian akibat gangguan distribusi barang, kerusakan fasilitas, dan lumpuhnya perdagangan di pusat kota besar mencapai Rp6–8 triliun hanya dalam kurun 25–30 Agustus 2025.
Di Jakarta, sejumlah pusat perbelanjaan di Senayan dan sekitarnya mencatat penurunan omzet lebih dari 40 persen dalam sepekan. Di Bandung, pelaku UMKM yang menggantungkan hidup dari wisata dan perdagangan lokal mengalami kerugian ratusan juta rupiah per hari.
Investor di pasar modal pun bereaksi. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat terkoreksi hampir 2 persen pada 28 Agustus, sebelum stabil kembali dengan intervensi otoritas keuangan.
Nilai tukar rupiah juga tertekan, meski Bank Indonesia menyatakan masih dalam batas wajar. Bila situasi berlarut hingga September, koreksi pertumbuhan ekonomi kuartal III bisa turun 0,2–0,3 persen dari target pemerintah.
Dampak sosial
Selain kerugian ekonomi, dampak sosial jauh lebih dalam. Kerusuhan melahirkan trauma kolektif: rasa takut beraktivitas di ruang publik, polarisasi antarkelompok masyarakat, serta meningkatnya distrust terhadap aparat keamanan.
Lembaga psikologi Universitas Indonesia melaporkan lonjakan konsultasi daring terkait kecemasan sosial pasca kerusuhan. Sementara di Solo dan Tasikmalaya, sejumlah warga mengungsi sementara ke daerah sekitar karena khawatir eskalasi berulang.
Kerusakan gedung DPRD juga memutus akses layanan administrasi publik. Di Bengkulu, pelayanan legalisasi dan surat-menyurat DPRD sempat terhenti total selama dua hari.
Di level komunitas, relasi sosial menegang: antara mereka yang mendukung aksi dan mereka yang menolak cara-cara anarkis.
Upaya Presiden dan Gubernur
Dalam kondisi genting, Presiden Prabowo Subianto bergerak cepat. Dari Istana, Presiden menginstruksikan dua hal: pertama, mengamankan gedung vital negara dengan pengerahan aparat secara terukur; kedua, membuka kanal komunikasi politik dengan pimpinan DPR dan perwakilan mahasiswa.
Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa “perbedaan pendapat tidak boleh mengorbankan masa depan bangsa”. Pesan ini ditujukan untuk menenangkan pasar sekaligus masyarakat luas.
Para gubernur se-Indonesia pun merespons dengan langkah koordinatif. Gubernur Jawa Barat menurunkan tim fasilitator dialog di Bandung untuk mencegah aksi susulan.
Gubernur Jawa Tengah bergerak cepat dengan melibatkan tokoh agama dan komunitas mahasiswa Solo guna mendinginkan situasi pasca pembakaran gedung DPRD.
Di Bengkulu dan Tasikmalaya, pemerintah daerah menyiapkan skema pemulihan pelayanan publik dengan membuka kantor sementara agar administrasi warga tidak lumpuh.
Forum Gubernur Indonesia bahkan menggelar rapat daring khusus, menghasilkan kesepakatan untuk mengedepankan pendekatan persuasif, memperkuat koordinasi keamanan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat melalui mekanisme resmi. Dengan begitu, potensi gejolak baru bisa ditekan.
Proyeksi hingga September 2025
Bila pola eskalasi ini tidak segera dikelola, ada tiga kemungkinan:
1. Stabilisasi terbatas – bila pemerintah pusat dan DPR benar-benar membuka kanal dialog, aksi mulai mereda pada pertengahan September, meski masih ada demonstrasi sporadis.
2. Gejolak berlanjut – bila respon elite hanya mengedepankan pendekatan keamanan, aksi bisa meluas ke kota-kota sekunder (Semarang, Makassar, Medan), menambah daftar kerugian ekonomi dan memperdalam krisis sosial.
3. Krisis multidimensi – skenario terburuk bila ekonomi melemah tajam, investor menarik modal, dan konflik sosial meningkat. Pengalaman 1998 memberi bayangan, walau konteks sekarang berbeda dengan fondasi ekonomi yang lebih kuat.
Jalan ke depan
Negara tidak boleh hanya menjawab dengan kekuatan aparat. Aparat keamanan memang wajib menjaga ketertiban, tetapi penyebab struktural harus ditangani: komunikasi politik yang macet, kebijakan publik yang tidak menyentuh rasa keadilan, serta lemahnya kanal aspirasi rakyat. Rekonsiliasi sosial politik harus dibangun kembali sebelum api amarah meluas menjadi krisis multidimensi.
Penutup
Gejolak demonstrasi kali ini mengajarkan bahwa demokrasi bukan sekadar ritual pemilu, melainkan juga soal rasa keadilan, kepercayaan, dan saluran komunikasi yang hidup.
Jika elite politik gagal membaca pesan ini, sejarah mungkin kembali mengulang dirinya. Dan seperti 1998, api dari Jakarta bisa menjalar ke seluruh republik.
Namun, perbedaan dengan masa lalu adalah hadirnya respons cepat Presiden Prabowo dan sinergi para gubernur se-Indonesia. Jika konsistensi ini terjaga, maka September 2025 bisa menjadi awal stabilisasi, bukan spiral krisis.
Catatan Sumber:
– Reuters, AP, Al Jazeera (26–29 Agustus 2025) melaporkan kerusuhan di Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Yogyakarta.
– Kompas, CNN Indonesia, Antara (25–30 Agustus 2025) memberitakan kerusakan gedung DPRD Bandung, DPRD Solo, DPRD Bengkulu, DPRD Tasikmalaya, serta penyerangan Polres/Polsek di Jakarta.
– Data ekonomi dari Kadin Indonesia (2024–2025), BI, dan OJK.
– Pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato resmi 28 Agustus 2025.
– Forum Gubernur Indonesia, Rapat Daring Nasional 29 Agustus 2025.(*)
