Harianpilar.com, Lampung Selatan – Pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia (Kemensos) melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Lampung Selatan, tepatnya di Desa Bumi Daya, Kecamatan Palas, dan Desa Sidoharjo, Kecamatan Way Panji, pada Kamis (10 Juli 2025).
Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu, Prof. Dr. Rernard Abdul Haris, M.Sc, yang disambut oleh Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Wakil Bupati Lampung Selatan M. Syaiful Anwar, unsur Forkopimda serta pejabat daerah lainnya.
Wakil Bupati Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar memaparkan kondisi infrastruktur di Kecamatan Palas yang masih memprihatinkan, dengan 70 persen jalan mengalami kerusakan berat. Ia berharap adanya intervensi dari pemerintah pusat.
Selain itu, ia membeberkan potensi besar sektor pertanian Lampung Selatan, yang memiliki lebih dari 38 ribu hektare lahan sawah dan 128 ribu hektare lahan kering.
Lampung Selatan bahkan mencatatkan capaian produksi strategis di Provinsi Lampung, seperti: padi: 335.112 ton (peringkat ke-4), jagung: 824.197 ton (peringkat ke-2), bawang merah: 4.000 kuintal (peringkat ke-2), pisang: 5,7 juta kuintal (peringkat ke-1), kelapa dalam: 20.340 ton (peringkat ke-1), kelapa sawit: 9.918 ton (peringkat ke-6).
Namun, tantangan masih mengintai, seperti keterbatasan alsintan, minimnya tenaga kerja, dan ancaman bencana alam yang memengaruhi produktivitas. “Terima kasih atas bantuan combine harvester dari Kementerian Pertanian. Ini sangat membantu petani dalam menekan biaya dan meningkatkan efisiensi,” tambah Syaiful.
Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menyoroti fakta bahwa desa yang menjadi penghasil utama komoditas pertanian justru masih menjadi kantong kemiskinan. Menurutnya, pembangunan ekonomi harus dimulai dari desa. “Program Desaku Maju hadir untuk menjawab kesenjangan ini,” ujarnya.
Program tersebut akan memfasilitasi desa dengan alsintan, dryer, pelatihan teknisi pertanian, digitalisasi UMKM, hingga penguatan BUMDes. Ia menekankan pentingnya memberi nilai tambah pada hasil pertanian.
“Kalau 3 juta ton gabah hanya dijual kering, nilainya Rp20 triliun. Tapi kalau diolah jadi beras premium, nilainya bisa mencapai Rp50 triliun,” ungkapnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu, Prof. Dr. Rernard Abdul Haris, M.Sc, menegaskan bahwa paradigma pembangunan harus bergeser dari bantuan menjadi pemberdayaan yang berkelanjutan.
Ia juga menyampaikan bahwa Inpres No. 8 Tahun 2025 tentang Pengentasan Kemiskinan Ekstrem menjadi prioritas nasional. “Paradigma harus diubah. Yang utama bukan sekadar bantuan, tapi pemberdayaan,” tegasnya.
Dalam kunjungan itu, ia juga mengumumkan rencana Sekolah Rakyat berbasis asrama bagi anak-anak dari keluarga miskin di desa sebagai bentuk pemerataan akses pendidikan. (Rls)
