Harianpilar.com, Bandarlampung – Hasil jejak pendapat sejumlah lembaga survey yang menempatkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal – dr.Jihan Nurlela unggul telah atas calon petahana pasangan Arinal Djunaidi-Sutono dinilai sebagai buah dari efektifitas metode sosialisasi, kampanye dan sokongan besar dari partai politik dan relawan.
Pengamat politik Universitas Lampung (Unila), Bendi Juantara mengatakan, pemilu menjadi salah satu ruang bagi eksistensi lembaga survei. Lembaga-lembaga ini didirikan dalam upaya mencoba menguji dan memprediksi secara ilmiah seberapa besar peluang kandidat menang dalam pemilu. “Reputasi Lembaga survei biasanya dilihat dari seberapa besar akurasi dari temuan survei tersebut dengan fakta suara pemilu,” ujarnya, Minggu (10/11).
Melihat hasil survei LSI dan Litbang RLMG, Bendi menilai pasangan Mirza-Jihan luar biasa karena elektabilitasnya unggul diatas 60 persen. “Artinya dalam periode hingga akhir Oktober, kita melihat keseriusan dan intensitas yang tinggi dilakukan Mirzani dan Jihan dalam mengenalkan personal diri, visi dan program, apakah melalui media massa atau secara langsung. Nyatanya telah menjadi perhatian publik,” ungkapnya.
Menurutnya, modalitas yang dimiliki Mirza-Jihan khususnya mesin koalisi partai dan relawan politik memberikan push yang kuat dalam mensosialisasikan secara masif Mirza-Jihan ke masyarakat. “Bahkan Mirza – Jihan seringkali melakukan kampanye secara langsung, dan hasil survei ini telah menandai terbangunnya kedekatan emosional antara pemilih dengan Mirza – Jihan ini,” ungkapnya.
Kendati demikian, Bendi mengingatkan perubahan hasil survei masih akan terjadi, mengingat masih ada waktu dalam kampanye politik, apalagi masih ada swing voters yang belum menentukan pilihan. “Hal ini tergantung dari posisi calon terhadap isu tertentu, hingga terkait pengetahuan pemilih. Termasuk persoalan politik uang juga akan menjadi isu riskan ke depan,” ujarnya.
Bendi mengingatkan kepada semua pihak untuk menghindarkan adanya transaksional yang insidental, apalagi pertukaran ini tidak setara. “Jelas ini akan merugikan masyarakat. Oleh karena itu pengawasan sangat diperlukan secara partisipatif dari masyarakat sendiri, berani menolak apapun bentuknya di bumi Lampung,” pungkasnya. (*)
