Harianpilar.com, Mesuji – Tim gabungan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mesuji, yang terdiri dari TNI, Polri mengimbau warga yang mendiami kawasan Hak Guna Usaha (HGU) PT Sumber Indah Perkasa (SIP), di Desa Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, Mesuji, untuk segera angkat kaki meninggalkan lahan dengan batas waktu hingga 22 September 2024.
Tim gabungan yang dipimpin Kepala Dinas Perkim Mesuji, Murni memberikan imbauan dan peringatan melalui spanduk dan menyebarkan selebaran kepada warga yang menghuni kawasan HGU PT SIP secara ilegal tersebut.
“Tidak ada diskusi di hari ini, kami fokus menyebarkan brosur dan imbauan agar masyarakat meninggalkan HGU dengan batas waktu hingga 22 September 2024 mendatang,” jelas Murni, Selasa (27/8).
Langkah ini, lanjut Murni merupakan langkah yang wajib dilaksanakan sebelum dimulainya penertiban setelah tanggal 22 September nanti.
“Hari ini ada 10 titik banner dipasang. Dalam banner atau spanduk itu, kami sampaikan ancaman pidana sesuai perundang undangan no 39 tahun 2014 pasal 55 Jo 107 dengan ancaman pidana paling lama 10 tahun, denda paling banyak Rp 4 miliar dana paling sedikit Rp3 miliar,” lanjut Murni.
Untuk diketahui, konflik antara warga dengan PT SIP ini sudah berlangsung sejak 2019 hingga saat ini. Ada 7 kali aksi pendudukan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat di lokasi perkebunan PT SIP.
PT SIP sendiri memiliki HGU dari 1993 untuk 9.522,11 hektar berdasarkan HGU no 00014/04.
Data dari Polres Mesuji, saat ini ada sekitar 319 bangunan di lokasi pendidikan lahan dengan sekitar 90 orang di dalamnya yang terdiri dari warga Tulang Bawang, Tulangbawang Barat, dan Mesuji dengan total klaim lahan mencapai 3.500 hektar. (*).
