Harianpilar.com, Bandarlampung – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024.
Otomatis, putusan itu membuka peluang besar bagi partai politik non parlemen untuk bisa mengusung calon kepala daerah (Cakada) pada Pilkada serentak dengan syarat partai politik (parpol) yang minimal mempunyai 7,5 persen suara untuk mencalonkan pasangan calon gubernur-wakil gubernur di provinsi yang berpenduduk 6-12 juta jiwa.
Lampung sendiri berdasarkan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024 jumlah penduduknya mencapai 6.539.128. Artinya, Lampung akan mengguna skema 7,5 persen.
Berdasarkan suara sah dari KPU, delapan parpol non parlemen dipastikan tidak mengusung calon kepala daerah, mengingat jumlah perolehan suara jika parpol non parlemen ini berkoalisi tidak mencukupi 7,5 persen suara.
Selain Partai Demokrat, yang tidak bisa mengusung calon kepala daerah lantaran hanya memiliki 7,34 persen suara, ada tujuh parpol yang dipastikan bisa mengusung calon kepala daerah tanpa harus berkoalisi di antaranya, PKB (11,42 persen), Gerindra (18,56 persen), PDIP (16,89 persen), Golkar (13,33 persen), Nasdem (9,76 persen), PAN (8,6 persen) terakhir PKS (7,84 persen).
Untuk diketahui, MK mengabulkan permohonan untuk sebagian terhadap gugatan perkara nomor 60/PUU-XXII/2024 yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora terkait syarat pencalonan dalam Pilkada 2024.
“Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian,” kata Ketua Hakim MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan, Selasa (20/8).
Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur, provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh prsen) di provinsi tersebut.
Untu provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta jiwa) sampai dengan 6.000.000 (enam juta jiwa), partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setentah persen) di provinsi tersebut.
Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 juta jiwa sampai dengan 12 juta jiwa, prtai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut.
Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pwmilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di povinsi tersebut.
Dalam putusan ini, MK menyatakan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Sementara, Pengamat Politik politik dari Unila, Bendi Juantara menilai, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengizinkan partai politik bisa mengusung cagub-cawagub meski tak punya kursi DPRD menjadi kejutan bagi parpol maupun bakal calon kepala daerah (Balonkada).
Menurutnya, ada beberapa hal yang bisa disikapi terkait putusan MK, jika sudah berlaku final. Pertama, keputusan MK mengejutkan dan sesuatu yang menggembirakan bagi kualitas demokrasi di Indonesia.
Karena, kata dia, ini menjadi kesempatan bagi calon-calon yang tadinya hampir sulit berlayar kini semakin terbuka dengan turunnya keputusan MK ini.
“Ini kesempatan yang baik bagi semua partai politik yang mendapatkan suara sah untuk turut serta meramaikan pilkada,” ujarnya, Selasa (20/8)
Kedua, meskipun pendaftaran akan berakhir hitungan hari tapi peluang terjadinya perubahan koalisi parpol dalam pengusulan calon masih terbuka.
“Artinya kocok ulang berpeluang terjadi dalam negosiasi politik,” kata dia.
Selain itu, yang tadinya dimungkinkan koalisi besar justru kemungkinan akan bergeser, terutama kaitannya dengan kepentingan kader parpol dalam bursa calon.
“Tentu ini jadi pemicu jika tidak ada titik temu maka peluang koalisi baru terbentuk.. tentu dengan putusan MK ini diharapkan koalisi minimalis terbentuk sehingga peluang kotak kosong semakin kecil,” pungkasnya.
Terpisah, KPU Provinsi Lampung menyatakan menunggu arahan KPU RI terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan parpol bisa mengusung cagub cawagub meski tak punya kursi DPRD.
“Menunggu arahan KPu RI terlebih dahulu kami,” singkat Ketua KPU Provinsi Lampung, Erwan Bustami, Selasa (20/8). (*).
