Harianpilar.com, Bandarlampung – Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Persatuan Perumahan Rakyat Lampung (PPRL) menggelar aksi di depan kantor DPRD Provinsi Lampung, Rabu (19/6).
Dalam aksinya mereka yang terdiri dari perwakilan elemen buruh, persatuan perempuan, dan mahasiswa itu mendesak pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi mencabut Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Koordinator aksi, Jokowi Purwanto menilai program Tapera yang dicanangkan pemerintah itu sangat tidak pro terhadap rakyat, terutama bagi para kaum buruh. Selain tidak menguntungkan, skema program tersebut juga tidak jelas.
“Tapera ini tidak jelas skemanya. Misal ada buruh bekerja kemudian dipotong 3 persen dari upah buruhnya selama 15 tahun. Tapi kita tidak tahun, tabungan ini akan dikemanakan atau diapakan,” ungkapnya.
Dirinya juga menyoroti program pemerintah yang sudah ada dan hampir serupa dengan Tapera, tapi pengumpulannya uang rakyatnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan lainnya.
“Contoh saja kasus di BPJS Ketenagakerjaan, pada saat covid-19 kemarin, harusnya peserta bisa mengklaim, tapi anggarannya malah digunakan oleh oknum Anggota DPR RI untuk Plesiran. Dan ini nilainya cukup besar, miliaran,” ungkapnya lagi.
Untuk itu, pihaknya meminta dukungan politik kepada DPRD Provinsi Lampung untuk mendukung aksi mereka mendesak pemerintah untuk mencabut program Tapera ini. Meskipun, kata dia, Program Tapera sedang ditunda tapi bisa saja tetap dilanjutkan.
“Para buruh saat ini sudah banyak potongannya, potongan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, pajak penghasilan, belum lagi ini ditambah potongan Tapera. Jadi kami ini mau dapat apa. Makanya kami disini meminta dukungan politik para anggota DPRD Lampung untuk menyurati dan meminta pemerintah pusat untuk mencabut Tapera ini,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung, Yozi Rizal saat menerima perwakilan masa aksi di media center DPRD Provinsi Lampung mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi mereka dengan segera mengadakan rapat pimpinan DPRD.
“Kebetulan apa yang disampaikan para kawan-kawan ini berkaitan dengan Komisi V DPRD Provinsi Lampung. Jadi nanti kita akan panggil kawan-kawan dari Komisi V untuk membahas ini. Tapi sebelumnya kita adakan dulu rapat pimpinan terkait aspirasi kawan-kawan ini,” tukasnya. (Ramona).
