oleh

Amalsyah: KONI Lampung Tegak Lurus Aturan Pemerintah 

Harianpilar.com, Bandarlampung – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Lampung menegaskan tetap memegang teguh aturan yang ditetapkan pemerintah, terutama dalam urusan keuangan dan pertanggungjawabannya. Hal itu ditegaskan Ketua Harian KONI Lampung, Brigjen TNI (Purn) Amalsyah Tarmizi saat rapat koordinasi dengan pengurus dan manajer cabang olahraga lolos PON di ruang rapat KONI Lampung, Jumat (14/6).

“Kami tetap pada prosedur dan aturan yang berlaku dari pemerintah, terutama terkait soal keuangan dan pertanggungjawabannya. Ini soal aturan yang ada di KONI Lampung. Kami harus patuh, karena ini adalah uang rakyat yang dipercayakan kepada kita semua dan harus dipertanggungjawabkan. Jadi mekanismenya jelas. Ini bukan mempersulit,” tegas Amalsyah.

Dirinya juga menegaskan bahwa Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut akan berlangsung September 2024. Hal itu, kata dia, sesuai rapat koordinasi yang dilakukan pemerintah pusat terkait PON XXI yang diputuskan akan berlangsung di dua provinsi ujung Sumatera itu, dan ditetapkan mulai tanggal 8-20 September 2024.

“Kita sudah mendengar kabar tentang keputusan rapat terbatas menteri terkait PON sudah dipastikan berlangsung di dua provinsi Aceh dan Sumut. Jadi kalau mendengar desas-desus terkait mau ditunda itu tidak benar. Makanya kita terus fokus untuk menuju ke PON XXI,” kata Amalsyah

Dalam kesempatan itu, Malasyah juga mengatakan, dengan sering melakukan komunikasi lewat rapat koordinasi seperti ini, KONI memberikan peluang untuk komunikasi dan mempermudah sistem yang bisa dilakukan pengurus cabor yang terkait dengan KONI Lampung.

“Sering kita rakor ini kan agar terus terjalin informasi dengan perkembangan yang baru, agar tidak mampet informasi dan komunikasi. Jangan ada justifikasi kami mempersulit cabor terutama urusan bantuan peralatan dan lain-lain. Dengan system yang kami sampaikan ini, maka bentuk dari kemudahan dan agar semua berjalan lancar dan terbuka,” tambahnya.

Semua proses, lanjut Amalsyah, bisa dikomunikasikan dengan petugas atau pejabat pembuat komitmen (PPK), agar tidak keliru dalam melaksanakan pengadaan.

Sementara Zaldi, PPK yang menangani beberapa urusan dari KONI Lampung juga mempersilahkan untuk melakukan komunikasi dengannya. “Silahkan hubungi saya untuk proses yang kira-kira teman-teman pengurus cabor belum jelas, secepatnya karena berpacu dengan waktu,” katanya.

Pengadaan peralatan memang sangat penting menunjang prestasi, namun sebagai konsekuensi dari pengeluaran anggaran diperlukan proses administrasi yang baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Kami siap berkonsultasi kepada seluruh cabor pengguna anggaran agar tertib administrasinya baik. Tentu semua diperlukan kerjasama satu sama lain. Beberapa persyaratan harus dipenuhi dengan skala prioritas yang bisa dikomunikasikan secepatnya,” kata dia.

Sebagai informasi tambahan, dalam rapat terbatas Presiden dengan menteri terkait PON, yang hasilnya disampaikan oleh Menpora Dito Aryotedjo kepada wartawan, bahwa Presiden berpesan PON XXI harus sukses administrasi, prestasi dan penyelenggaraan. Menpora juga akan membentuk satuan tugas pemantau perkembangan persiapan tuan rumah secara berkala. Pembukaan PON akan dilakukan di Aceh dan penutupan di Sumatera Utara. (Ramona).