Harianpilar.com, Bandarlampung – Dinilai tidak adanya itikad baik dari Pemkab Waykanan maupun gubernur Lampung untuk mencabut Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) PT. Pesona Sawit Makmur (PSM), Tim Advokasi Tata Ruang Lampung, akhirnya secara resmi melayangkan gugatan dari warga negara kepada penyelenggara negara/Citizen Lawsuit (CLS) terhadap Pemkab Waykanan dan gubernur Lampung ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandarlampung, Selasa (29/5).
Gugatan itu dilayangkan lantaran PKKPR PT PSM, diduga melanggar Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Waykanan.
Dalam hal ini, gubernur Lampung dinilai inkonsisten. Sebab, secara tiba-tiba sikap Pemprov Lampung berubah, dengan mulai membahas dokumen AMDAL yang diajukan PT. PSM.
Padahal sebelumnya, Pemprov Lampung telah melayangkan surat ke Pemkab Waykanan untuk mengevaluasi pengajuan PKKPR PT. PSM. Sikap tersebut juga terindikasi adanya perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan oleh penguasa.
Ketua Tim Advokasi Tata Ruang, Arif Hidayatullah menjelaskan, adapun yang menjadi obyek gugatan Tim Advokasi adalah PKKPR yang diterbitkan Pemkab Waykanan serta tindakan penguasa (dalam hal ini Gubernur Lampung melalui Dinas Lingkungan Hidup) yang terus melakukan proses AMDAL terhadap permohonan PT PSM.
“Gugatan tersebut dilakukan karena sejak awal terindikasi tidak adanya itikad baik dari Pemkab Waykanan maupun gubernur Lampung untuk mencabut PKKPR PT,” ungkap Arif, Rabu (29/5).
Dijelaskan Arif, bahwa PKKPR PT. PSM telah melanggar Perda RT/RW Waykanan.
“PKKPR tersebut menyetujui PT. PSM untuk membangun pabrik sawit di wilayah Karang Umpu Way Kanan, padahal berdasarkan Perda RTRW Way Kanan, wilayah Karang Umpu peruntukkannya bukanlah untuk kawasan industri,” ungkapnya lagi.
Terkait gugatan terhadap gubernur Lampung, Anggota Tim Advokasi Chanda Bangkit menegaskan, bahwa sejak lama pihaknya mulai melakukan proses advokasi awal tahun 2023, sebenarnya pihak Pemprov Lampung telah menerbitkan surat ke Pemkab Waykanan agar mengevaluasi dan menghentikan semua proses perizinan terhadap PT. PSM.
“Namun tiba-tiba sikap dari Pemprov Lampung berubah. Pada tanggal 14 Mei 2024, Dinas Lingkungan Hidup dan Komisi AMDAL Provinsi Lampung telah mulai melakukan pembahasan terhadap Dokumen AMDAL yang diajukan oleh PT. PSM,” jelas Canda Bangkit.
Menurutnya, tindakan Pemprov Lampung tersebut, selain merupakan sikap yang inkonsisten, tentu juga terindikasi adanya perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan oleh penguasa.
Sementara itu, Ketua IKADIN Bandarlampung, Alian Setiadi yang juga bagian dari Tim Advokasi Tata Ruang, mengatakan permohonan gugatan untuk mencabut PKKPR PT. PSM.
“Gugatan Tim Advokasi Tata Ruang ke PTUN pada prinsipnya meminta agar majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan kepada Pemkab Way Kanan agar mencabut PKKPR PT. PSM,” ujarnya.
Selain itu, tim advokasi juga meminta agar seluruh proses pembahasan AMDAL PT. PSM yang difasilitasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemprov Lampung segera dihentikan.
Sementara, terkait gugatan ke gubernur Lampung, Biro Hukum Pemprov Lampung mengaku belum mengetahui adanya gugatan itu. “Malam dd, maaf dd Hingga tadi sore, kami blm terima relas pemberitahuan ttg gugatan tsb. Dari PTUN Bandar Lampung,” ungkap Kabiro Hukum Pemprov Lampung Puadi Jailani, saat diminta tanggapan via WhattApp (WA), Rabu (29/5). (*).
