Harianpilar.com, Bandarlampung – Belajar dari pengalaman Pemilu 2019, dimana banyak sekali petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang mengalami kelelahan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah (Kada) menyiagakan fasilitas kesehatan (Faskes) bagi petugas KPPS saat pemungutan suara.
Hal tersebut disampaikan Mendagri saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (12/2) dikutip dari Website Kemendagri.
Menurut Mendagri, upaya ini penting dilakukan mengingat pemungutan suara Pemilu 2024 akan berlangsung pada 14 Februari 2024 mendatang.
Langkah menyiagakan fasilitas kesehatan seperti klinik dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) penting untuk menghindari adanya korban dari petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
“Hal ini belajar dari Pemilu 2019 yang diwarnai banyaknya petugas yang menjadi korban akibat kelelahan dan penyakit bawaan,” kata Mendagri.
Meski saat ini sudah diberlakukan syarat batas usia petugas untuk menghindari adanya korban, upaya preventif tetap harus dilakukan.
“Setelah petugasnya selesai mencoblos tolong petugas kesehatannya stand by, sehingga ketika memerlukan bantuan ketika ada yang kelelahan ini akan bisa diberikan bantuan cepat, jangan sampai fasilitas kesehatan ini tutup, terutama yang di garis depan, yang Puskesmas, poliklinik, klinik, dan lain-lain, ini harus disiagakan semua untuk membantu,” jelasnya.
Dia mengatakan, Menteri Kesehatan (Menkes) telah menginstruksikan dukungan fasilitas kesehatan tersebut. Namun Menkes tidak memiliki jaringan hingga ke kabupaten/kota. Hal ini berbeda dengan kepala daerah.
“Yang punya kewenangan adalah kepala daerah, oleh karena itu kepala daerah sekali lagi tolong siagakan jejaring kesehatan yang di garis depan terutama, poliklinik, Puskesmas, dan lain-lain,” ujarnya.
Selain itu, Mendagri juga meminta Kada membantu pendistribusian logistik Pemilu 2024, khususnya di pulau-pulau dengan ombak yang besar, daerah terpencil, daerah yang berada di atas gunung atau hutan, termasuk daerah yang tengah dilanda bencana. “Ini otomatis meminta bantuan kepada pemerintah daerah,” ujar Mendagri.
Di kesempatan itu, Mendagri juga menyinggung pentingnya Pemda membantu kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggara pemilu.
Dirinya mengaku kerap mengimbau Pemda agar memberikan dukungan tersebut kepada penyelenggara. Misalnya, dengan meminjamkan gedung untuk kantor KPU dan Bawaslu daerah, termasuk untuk gudang penyimpanan logistik. “Saya hanya mengingatkan kembali karena tinggal dua hari lagi,” katanya. (*).
