oleh

Miliaran Anggaran Makan Minum Bupati Lamtim Dikembalikan

Harianpilar.com, Lampung Timur – Pemerintah Kabupaten Lampung Timur (Lamtim), melalui Bagian Umum Setdakab, akhirnya mengembalikan sisa anggaran makan minum bupati dan wakil bupati sebesar Rp1,4 miliar tahun anggaran 2022 yang ditenggarai bermasalah ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Lamtim, Selasa (6/2).

Pengembalian miliaran rupiah anggaran yang dikelola Bagian Umum Setdakab Lamtim itu, setelah BPK RI Perwakilan Lampung menemukan adanya pelanggaran dalam pengelolaan uang makan minum tersebut.

Dalam video yang beredar, Kajari Lamtim Agus Baka Tangdililing, didampingi Kasi Pidsus, Marwan, dan Kasi Intel, Muhammad Roni, Kasi Pidsus, Marwan, dan Kasi Intel, Muhammad Roni, menerima langsung pengembalian uang dari Bupati Lamtim Dawam Raharjo, didampingi Kabag Umum, Triwahyu Handoyo, dan Inspektur Lamtim, Ahmad Zainudin.

Di kesempatan itu, Agus Baka menjelaskan, pengembalian ini setelah BPK menemukan adanya dugaan pelanggaran pengelolaan uang makan minum bupati dan wakil bupati sebesar Rp 1,6 miliar.

Atas rekomendasi BPK, maka pemerintah daerah Lamtim mengembalikan uang tersebut ke Kejari.

“Kejari Lamtim menerima pengembalian uang makan minum ini, untuk selanjutnya kami serahkan kembali kepada Bupati selaku pimpinan daerah untuk dikembalikan kas daerah, sesuai dengan petunjuk BPK tersebut,” kata Kajari, Selasa (6/2).     

Di kesempatan itu Dawam Raharjo menegaskan, jika pengembalian sisa anggaran makan minum minum itu berdasarkan hasil temuan BPK RI Perwakilan Lampung, yang selanjutkan untuk diserahkan dan dikembalikan ke kas daera.

“Yang pasti temuan BPK ini akandikembalikan ke kas daerah. Bagi OPD lain yang ada temuan juga akan dikembalikan ke kas daerah, kita harap semua tertib adminsitrasi,” tegasnya. 

Untuk diketahui, berdasarkan hasil audit BPK RI Perwakilan Lampung atas Laporan Keuangan Pemkab Lamtim tahun 2022, yang dirilis 16 Mei 2023 silam, diuraikan adanya indikasi pelanggaran pengelolaan anggaran pada belanja makan minum bupati-wabup setempat sebanyak Rp 1,6 miliar.

Dalam uraian audit BPK, pihak pengelola anggaran menggunakan modus dengan memalsukan tandatangan, cap, dan mark up atas belanja yang sebenarnya.

Seperti pada temuan pada CV S sebagai penyedia jasa makan minum, tercatat menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebesar Rp 1.017.418.000.

Namaun, faktanya terdapat selisih dengan nilai belanja yang sebenarnya mencapai Rp 656.304.750.

Selanjutnyam pada Rumah Makan B, yang didalam SPJ sebagai penyedia jasa makan minum sebesar Rp 267.438.000. Kenyataannya, tidak pernah ada transaksi.

Termasuk Rumah Makan SR, yang ditulis menerima jasa penyediaan makan minum untuk bupati-wakil bupati sebesar Rp 363.600.000, dan Warung D yang ditulis menerima jasa sebanyak Rp 477.900.000.

Dimana, kedua tempat usaha ini sama sekali tidak pernah menerima jasa penyedia makan dan minum sebagaimana SPJ yang disampaikan ke BPK. (*).