Harianpilar.com, Bandarlampung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung, melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandarlampung, memastikan rencana pembangunan proyek superblok di bekas Hutan Kota Wayhalim, sesuai peruntukan ruang.
Rencana pembangunan pertokoan dan perumahan di atas lahan kurang lebih 8 hektare oleh PT PT Hasil Karya Kita Bersama (HKKB) itu, saat ini sedang menjalani proses kelengkapan persyarat.
Kepala DPMPTSP Kota Bandarlampung Muhtadi menjelaskan, PT HKKB rencana akan membangun pertokoan dan perumahan di lahan lebih kurang seluas 8 hektare yang berada di tiga titik lokasi di Kecamatan Sukarame dan Wayhalim.
“Dasarnya, salah satunya adalah kesesuaian terhadap tata ruang berdasarakan Perda 04 tahun 2021 lahan yang diajukan untuk pembangunan pertokoan dan perumahan itu sudah sesuai dengan peruntukan ruang,” jelas Muhtadi, saat dimintai tanggapan via telepon, Rabu (24/1).
Selanjutnya, kata Muhtadi, sebelum proses perijinan, PT HKKB mengajukan untuk dibahas melalui rapat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (PKPRD) dan sekarang sudah berubahan menjadi Forum Tata Ruang.
“PKPRD itu beranggotakan dinas OPD terkait, dan sekretariatnya berada di Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim),” ujarnya.
Setelah mereka (PT HKKB-red) mengajukan, kemudian oleh sekretariat PKPRD dibawa ke rapat. Dan setelah dibahas rencana mereka (PT HKKB) itu disetujui dan direkomendasikan.
“Rekomendasinya disetujui, mereka wajib melengkapi segala persyaratan seperti banjir, Amdallalin, proteksi kebakaran dan juga amdal. Itu mereka melengkapi mereka menggunakan konsultan,” ungkapnya.
Terkait persyaratan yang harus dilengkapi PT HKKB, Muhtadi menegaskan, yang mengeluarkan rekomendasi masing-maisng dinas tehnis.
“Rekomendasi Dinas PU, Amdallalin yang mengelaurkan Dinas Perhubungan, kemudian Amdal nanti akan dibahas komisi Amdal,” jelasnya lagi.
Untuk Amdal, kata Muhtadi, saat ini masih berproses. Menurut informasinya tinggal Amdal lagi yang belum selesai. Karena amdal membutuhkan waktu yang cukup lama.
“Setelah mereka telah memenuhi semua persyaratan, baru nanti mereka mengajukan ijin persetujuan bangunan gedung,” jelasnya.
PT HKKB, kata Muhtadi, juga menyetujui syarat ketentuan lahan yakni, 40, 60.
“60 persen untuk objek dasar bangunan dan 40 untuk fasum, fasos, termasuk juga ruang terbuka hijau,” ungkapnya.
Muhtadi menegaskan kembali, seleah semua proses syarat sudah selesai, selanjutnya diajukan ke Simbigi dan masyarakat sekitar lokasi juga sudah memberikan persetujuan RT, lurah, camat.
“Selanjutya mengajukan ijin PBG melaui Simbigi, secara tehnisnya itu dinilai oleh tenaga profesi ahli yang berada di Dinas Perumahan dan Pemukiman yang merupakan tenaga profesional ahli dari perguyruan tinggi, Unila sesuai dengan bidangnya masing-masing. Setelah semua proses selesai dan mereka telah membayar retribusi, baru diterbtikan ijin PBG,” tandasnya. (*).
