Harianpilar.com, Bandarlampung – Ratusan massa yang berasal dari 16 desa di Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) menggelar aksi demo di halaman kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, Selasa (26/9).
Massa dari tiga kecamatan yang terdiri dari buruh, petani dan mahasiswa Register I Way Pisang ini meminta Pemerintah Provinsi Lampung untuk segera membebaskan tanah yang selama ditempati masyakarat dari status kawasan hutan register.
Desakan ini menyusul Pemprov Lampung selama ini tidak ada pergerakan untuk membebaskan tanah ini dan selalu membuang badan dengan dalih persolana tersebut jadia ranah pemerintah pusat.
“Pemerintah daerah pernah menegaskan tidak ada payung hukum untuk menyelesaikan seluruh sengketa dalam kawasan hutan,” kata Perwakilan Forum Masyarakat Register I Way Pisang Suyatno, Selasa (26/9).
Padahal, kata Suyatno, lahan di Register I Way Pisang masuk ke dalam kawasan hutan dan di dalamnya banyak desa yang sudah definitif.
“Kami akan perjuangkan hak atas tanah yang sudah 50 tahun lebih kami tempati. Dan sudah ada tujuh desa yang definitif,” ungkap Suyatno.
Dijelaskan Suyatno, dari 16 desa yang ada di Register I Way Pisang, sudah ada 7 desa yang definitif sisanya masih memperjuangkan haknya.
“Tujuh desa sudah masuk dalam tanah objek reforma agraria. Sudah tujuh tahun kami memperjuangkannya,” ujarnya.
Menurut Suyatno, pada tahun 2020 tujuh desa tersebut sudah masuk ke dalam lokasi prioritas reforma agraria, dan sudah masuk ke dalam peta indikatif KLHK.
“Artinya sudah layak pemerintah pusat mengeluarkan status tanah dari tanah hutan,” ungkapnya.
Dalam aksi tersebut, massa juga menuntut beberapa poin diantaranya, hentikan kriminalisasi dan represifitas terhadap masyarakat yang mempertahankan hidup. Serta meminta agar segara bentuk perampasan lahan dapat dihentikan.
Meminta agar HGU di PT BSA dapat dicabut, dan menolak SK Menteri Kehutanan No SK. 814/MENLHK/SEKJEN/PLA.2/7/2023 terkait izin penggunaan kawasan hutan.
Kemudian menuntut agar dapat dilepaskannya status desa-desa dari klaim kawasan hutan register 1 Way Pisang. Dan menolak perpanjangan HGU PT BNIL.
Selain itu, massa meminta agar pemerintah mencabut Undang-undang Ciptakerja, dan minerba, menuntut perwujudan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis. Terakhir massa meminta diwujudkannya reforma agraria sejati. (*).









