Harianpilar.com, Bandarlampung – Terkait proyeksi pendapatan dari penjualan aset dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD-P Kota Bandarlampung 2023, yang sempat dikritik bahkan dinilai tidak realistis.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mengakui jika ada delapan titik aset Pemkot berupa lahan kosong yang dijual.
Diantaranya, satu di Kemiling deket SPN, di Telukbetung Jalan Ikan Tongkol, Gunung Kunyit, reklamasi di Panjang dan di Batu Putu.
Meski demikian, Pemkot menegaskan jika hal itu sudah sesuai aturan dan sudah melalui pembahasan panjang.
Kepala BPKAD Bandarlampung M. Nur Ramdhan saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (6/9) menjelaskan, penjualan aset merupakan pilihan terakhir apabila sumber pendapatan lainnya tidak tercapai.
“Nah kalau pajak, retribusi dan sumber pendapatan kita tercapai kenapa kita harus jual aset. Atau pun, apes-apesnya, semua (pendapatan) tercapai, tapi belanja tidak terealisasikan, kenapa kita capek-capek jual aset,” ungkapnya.
Dirinya menyampaikan, setidaknya ada 8 titik lokasi yang masuk dalam proyeksi penjualan aset. Salah satunya adalah Gunung Kunyit.
“Saya nggak begitu paham. Tapi ada satu di Kemiling deket SPN. Di teluk jalan ikan tongkol. Gunung kunyit. Reklamasi di Panjang dan di Batu Putu. Dan semuanya adalah tanah kosong yang nganggur dan daripada nantinya dikuasai orang nggak jelas, kan mending kita jual,” tegasnya.
Namun, kata dia, meskipun hal itu disetujui proses penjualan aset itu juga masih panjang. Mulai dari aprasial, proses lelang dan lain sebagainya.
“Pokoknya itu adalah opsi terakhir kita juga semua upaya tidak tercapai. Tapi kalau semua tercapai kenapa kita jual aset,” tukasnya.
Di kesempatan itu, Ramdhan mengaku sangat menyayangkan interupsi Ilham Alawi pada saat sidang paripurna DPRD Kota Bandarlampung dengan agenda pengesahan KUA PPAS APBD Perubahan Tahun 2023, Selasa (5/9).
“Bang Ilham itu salah, dia (Ilham, red) itu kan anggota banang. Anggota banang itu terlibat secara aktif dalam merumuskan KUA PPAS sejak awal, sampai diputuskan KUA PPAS. Bang Ilham itu ikut dari pertama kali sampai Minggu malam diputuskan. Beliau tau bener ceritanya, sampai di akhir pembahasan,” kata dia.
Bahkan, lanjut dia, Ilham ikut mendatangani berita acara persetujuan KUA PPAS itu.
“Bisa dicek di berita acaranya, bohong kalau dia tidak tahu dan tidak tandatangan berita acara persetujuan itu. Orang hasil dibacakan langsung dan tanda tangan langsung di tempat pembahasan. Semua TAPD dan Banang itu tandatangan semua,” kata dia.
Seharusnya, kata dia, Ilham itu tidak boleh melakukan interupsi pada saat paripurna berlangsung.
“Makanya saat itu, bang Yuhadi , bang Agusman Arief pada protes semua. Kenapa saat malam pada setuju semua, paginya Interupsi, ini kan ngawur. Kalau sudah setuju ketok palu, harusnya sudah selesai,” kata dia.
Ramdhan menjelaskan, penjualan aset itu juga tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan sudah melalui pembahasan.
Ramdhan juga meluruskan pernyataan Ilham yang menyesalkan 71 persen proyeksi pendapatan Pemkot Bandarlampung itu berasal dari penjualan aset.
Ramdhan menjelaskan, pendapatan daerah itu tidak berasal dari PAD saja, melainkan bisa dari bagi hasil provinsi, bagi hasil pusat, DAU, dan DAK.
“Dan total pendapatan kita itu 2,9 triliun, sedangkan penjualan aset itu cuman 300 miliar. Artinya ini nggak ada 25 persennya. Dan seandainya penjualan aset ini tidak terlaksana ya tidak masalah, orang proyeksi pendapatan kita 2,9 triliun. Kalau 300 miliar tidak terlaksana, toh masih ada 2,6 triliun pendapatan yang lainnya,” kata dia.
Secara undang-undang, kata dia, sumber pembiayaan daerah itu berasal dari pendapatan daerah. Dan pendapatan daerah itu sumbernya dari PAD, dana dari pusat, dana perimbangan bagi hasil dari provinsi, DAU dan DAK.
“Nah apakah penjualan aset itu boleh, tentu boleh lah. Karena penjualan aset itu salah satu sumber PAD. PAD itu dari pajak, retribusi, kekayaan yang dipisahkan, dan hal pendapatan lain. Nah penjualan aset ini masuk dalam pendapatan lain. Dan ini boleh secara undang-undang,” jelasnya.
“Kalau dia (Ilham, red) bertanya belum ada persetujuan, nah waktu yang kita bahas ini apa? Kalau nggak kita bahas kan nggak masuk (penjualan aset),” tandasnya. (*)









