Harianpilar.com, Bandarlampung – Sengketa lahan perkebunan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VII Way berulu dengan masyarakat Desa Tamansari, Kecamatan Gedondong, Pesawaran agaknya menemukan titik terang.
Anggota DPD RI Komite IV asal Lampung Abdul Hakim, menjadwalkan hari ini, Rabu (26/7) mengundang pihak-pihak untuk bermusyawarah mencari solusi.
“Besok saya mengundang pihak terkait, perwakilan masyarakat, Kades Tamansari, Direksi PTPN 7, Kanwil BPN dan Kabupaten, bupati Pesawaran, Kapolda, Kapolres,” ungkap Abdul Hakim, melalui pesan singkat, Selasa (25/7).
Menurutnya, upaya tersebut sebagai bentuk ikhtiyar untuk mencari solusi.
“Ikhtiyar mencari solusi terbaik untuk kedua belah pihak yang sedang bersengkata, soal lahan yang dikelola PTPN 7. Saya ingin ada solusi terbaik untuk pihak-pihak yang sedang bersengketa,” harapnya, dalam pesan singkatnya.
Terkait adanya statemen dirinya berita di beberapa media online, yang terkesan memihak PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VII, dirinya membantah hal itu.
Menurutnya, ada beberapa statemennya dalam berita di media online yang tidak sesuai dengan apa yang ia sampaikan. Sehingga, ada kesan seolah-olah dirinya memihak PTPN VII.
Dimana dalam beberapa narasi pada pemberitaan di beberapa media masa menuliskan statement Abdul Hakim yang mengatakan.
“Kalau kita lihat duduk persoalannya kan jelas. Lahan itu eks aset perusahaan Belanda yang dinasionalisasi. PTPN VII juga legalitas yang cukup dan berkekuatan hukum”
Atas statemen itu, Abdul Hakim membantah jika dirinya tidak pernah memberikan statemen tersebut kepada awak media.
Ditegaskan Abdul Hakim, dalam hal ini dirinya tidak berpihak pada salah satu kelompok.
“Saya berpihak kepada yang benar,” tegasnya, dalam pesan singkat. (*).









