Harianpilar.com, Bandarlampung – Anggaran infrastruktur Provinsi Lampung ternyata sangat minim jika dibanding daerah lain. Bahkan kalah jauh dari Provinsi tentangga yakni Sumatera Selatan (Sumsel).
Padahal dari panjang ruas jalan yang dikelola kedua provinsi hampir sama. Yakni Sumsel 1.513 Km dan Lampung sekitar 1.693 Km. Namun, jika dilihat dari jumlah penduduk, Lampung lebih tinggi dibanding Sumsel. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2020 penduduk Sumse sebesar 8,47 juta jiwa, sementara penduduk Provinsi Lampung pada bulan September 2020 sebanyak 9,01 juta jiwa.
Dari penelusuran Harian Pilar diberbagai sumber, diketahui perbandingan anggaran infrastruktur jalan dan jembatan Lampung sangat jauh dari Sumsel. Pada tahun 2020 Sumatera Selatan mengalokasikan anggaran infrastruktur sekitar Rp1,3 Triliun, tahun 2021 sekitar Rp1,5 Triliun. Tahun 2022 anggaran infrastruktur Sumsel turun menjadi Rp878 Miliar. Penurunan anggaran ini disebabkan oleh jumlah jalan yang ditangani juga berkurang dari tahun-tahun sebelumnya.
Sementara, anggaran infrastruktur jalan dan jebatan Lampung tahun 2020 hanya sekitar Rp318 Miliar. Jumlah itu setelah dilakukan recofucing untuk penanganan covid 19. Tahun 2021 anggaran infrastruktur Lampung sekitar Rp 324 Miliar. Dan tahun 2022 anggaran infrastruktur Lampung hanya sekitar Rp537 Miliar.
Melihat minimnya anggaran infrastruktur Lampung ini dinilai sebagai gambaran lemahnya komitmen Pemprov Lampung dalam membenahi sektor infrastruktur,”Komitmen pemerintah itu paling gampang dilihat dari politik anggarannya. Kalau anggaran infrastruktur minim seperti itu maka komitmennya dibindang itu lemah. Jadi wajar kalau banyak jalan rusak di Lampung,” ujar Ketua Pergerakan Masyarakat Anti Korupsi (Pematank), Suadi Romli, Senin (15/5).
Menurut Romli, jika melihat perbandingan anggaran itu, maka persoalan jalan rusak di Lampung itu akibat banyaknya jalan yang tidak tertangani karena keterbatasan anggaran bukan karena pelaksanaan.”Ini harus menjadi perhatian semua pihak, terutama Pemprov Lampung agar meningkatkan komitmennya dalam pembangunan infrastruktur. Masak kalah sama Sumsel,” cetusnya.
Romli juga meminta agar DPRD Lampung mendorong Pemprov Lampung mengalokasikan anggaran infrastruktur yang lebih besar lagi, karena infrastruktur sangat bersentuhan dengan kepentingan masyarakat bawah.”Pemprov harus memprioritaskan pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Anggaran-anggaran kegiatan yang tidak bersentuhan dengan masyarakat langsung harus dipangkas. Karena jalan dan jembatan itu urat nadi kehidupan masyarakat. Harus diutamakan,” pungkasnya.(*)
