Harianpilar.com, Bandarlampung – Status pandemi covid 19 yang sudah berlangsung 3 tahun diakhiri oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO). WHO menyatakan Covid-19 sudah tidak menjadi kondisi darurat kesehatan global.
Indonesia termasuk Lampung sukses menangani pandemi covid 19. Namun pembangunan sektor lain seperti infrastruktur jadi terbengkalai. Hal itu disebabkan selama pandemi covid 19, Pemerintah Indonesia diseluruh tingkatan melakulan refocusing anggaran, termasuk mengalihkan anggaran infrastruktur untuk penanganan covid 19. Menyelamatakan nyawa warga lebih utama dari pada hal lainnya.
Dalam recofucing anggaran penanganan covid 19 tahun 2020 saja Se-Lampung mencapai 1,7 Triliun. Dihimpun dari berbagai sumber, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dan 15 kabupaten/kota di Lampung telah menganggarkan penanganan Covid-19 pada APBD 2020 sebesar Rp 1,45 triliun. Dana APBD tersebut mengalir ke sektor penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi, dan jaring pengaman sosial.
Pemprov Lampung sendiri pada tahun 2020 berdasarkan Surat Gubernur Lampung Nomor 900/1210/VI.01/2020 tentang Laporan Alokasi APBD Provinsi Lampung 2020 untuk Penanganan Covid-19 disebutkan penanganan Covid-19 Pemprov Lampung mengalokasikan anggaran Rp 246 miliar.
Rincian anggaran Covid-19 yakni yakni penanganan kesehatan Rp 181 miliar, penanganan dampak ekonomi Rp 26,9 miliar, penyediaan jaring pengaman sosial Rp 17,7 miliar, serta untuk RS Bandar Negara Husada dan RSUD Abdul Moeloek Lampung Rp 20,4 miliar.
Dengan berakhirnya status pandemi ini, pemerintah diharapkan kembali fokus menangani masalah lainnya termasuk infrastruktur.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) H. Abdullah Azwar Anas menjelaskan bahwa rusaknya ruas jalan di beberapa daerah di Indonesia adalah dampak kebijakan refocusing anggaran saat pandemi Covid yang lalu.
Menpan RB mengamini bahwa permasalahan infrastruktur menjadi masalah nasional dikarenakan adanya kebijakan refocusing anggaran selama hampir tiga tahun, sehingga refocusing yang terjadi dari tingkat desa hingga tingkat provinsi ini menyebabkan sektor infrastruktur tidak tertangani dengan baik.
“Pilihan para Gubernur tidak banyak, nyawa atau jalan. Dimana (didalam) refocusing tersebut, kita harus membangun kamar tidur, membeli oksigen, rumah sakit yang banyak, pilihan-pilihan itulah yang kita pilih,” kata Menteri Azwar Anas saat peresmian bersama Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Utara, Asahan dan Kota Dumai, Jumat (12).
Menpan RB bersyukur penanganan covid 19 sukses dan berjalan baik. “Alhamdulillah kita termasuk sukses menangani Covid, tapi jalannya rusak. Maka sudah saatnya sekarang anggaran tidak lagi direfocusing ke Covid, tapi kembali lagi ke infrastruktur,” tandasnya.
Menpan RB berharap agar saat ini, seluruh daerah di Indonesia dapat memberikan layanan yang maksimal kepada masyarakat, tidak hanya di sektor kesehatan tapi juga infrastruktur serta sektor-sektor lainnya.
Seiring dengan membaiknya situasi pandemi baik di tingkat nasional dan global serta pulihnya perekonomian nasional diharapkan agenda Reformasi Birokrasi dapat berjalan dengan baik sehingga pelayanan publik yang cepat, tepat murah dan nyaman juga berjalan dengan maksimal.(*)
