oleh

Pajak Prakarsa Jangan Bebani Rakyat

Harianpilar.com, Bandarlampung – Tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) prakarsa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mendapat sorotan tajam dari Fraksi PKS DPRD Lampung.

Raperda prioritas Pemprov itu diharapkan jangan sampai membebani rakyat yang baru saja bangkit dari keterpurukan perekonomian.

Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Lampung Zunianto meminta agar pengenaan pajak/retribusi daerah tidak berdampak negatif bagi perekonomi daerah, khususnya pada sisi mikro.

“Sebab, suka maupun tidak suka, semakin bervariasi jenis pajak/retribusi yang dikenakan kepada masyarakat dan semakin tinggi nominal yang dikeluarkan masyarakat, langsung atau tidak langsung berdampak kepada menurunnya daya beli masyarakat. Padahal pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh konsumsi masyarakat,” kata Zunianto, saat menyampaikan pandangan umum fraksi PKS terkait dengan Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Selasa (14/2).

Menurut wakil ketua Fraksi PKS ini, terkait kewajiban masyarakat membayar berbagai macam pajak, penting pula sebagai pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan.

“Pemda dan DPRD memperhatikan berbagai suara-suara masyarakat yang diekspresikan melalui pertanyaan-pertanyaan, baik saat reses atau curahan hati warung kopi dan media sosial,” ulasnya.

Bahkan, kata Zunianto, ada yang mempertanyakan dengan bahasa, dimana uang pajak kami, sedangkan jalan masih rusak dan berlubang.

“Begitu sering kita dengar di masyarakat,” ungkapnya.

Atau adapula masyarakat yang mempertanyakan, kami sudah bayar kewajiban pajak, tapi makin berkurang rasa aman kami.

“Begitulah ekspresi masyarakat kita,” imbuhnya.

Untuk itu, kata Zunianto, semua pihak memaklumi,  pada satu sisi jika pembiayaan dan penganggaran bagi roda pembangunan daerah, porsi terbesarnya berasal dari pajak dan retribusi daerah.

“Namun pada sisi yang lain, bahwa pajak pada hakikatnya adalah pungutan yang menjadi pengurang penghasilan yang dikenakan oleh pemerintah daerah,” jelasnya.

Sementara, masyarakat sedang menata kehidupan ekonomi selepas pandemi COVID mulai mereda, baik pada skala nasional maupun daerah.

“Sehingga bagaimana agar setiap kewajiban yang dibebankan kepada masyarakat, termasuk pajak dan retribusi daerah tidak sampai mengikat langkah kaki mereka, guna mendapatkan kehidupan yang layak,” tandas Zunianto. (*).