oleh

Giliran IMM Demo Tolak Kenaikan Harga BBM

Harianpilar.com, Bandarlampung – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Provinsi Lampung menggelar aksi di depan Gedung DPRD Lampung, Senin (3/10).

Dalam aksinya, mereka menolak kebijakan pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi yang menaikan harga BBM Bersubsidi.

Ketua IMM Provinsi Lampung, M. Amin Fauzi mengatakan, aksi ini merupakan bentuk kepedulian para mahasiswa yang tergabung dalam IMM atas naiknya harga BBM Bersubsidi beberapa waktu lalu.

Menurutnya, kenaikan harga BBM Bersubsidi ini bisa berakibat naiknya harga di segala bidang sektor kehidupan yang menyulitkan masyarakat menengah ke bawah.

“Seperti sektor transportasi, jasa atau pelayanan dan kebutuhan pokok terjadi kenaikkan harga sehingga menyulitkan masyarakat, khususnya berasal dari golongan menengah ke bawah,” jelasnya.

Untuk itu, lanjut dia, pihaknya meminta kepada eksekutif, dan khususnya legislatif bersikap tegas menolak kenaikkan BBM Bersubsidi.

“Jadi disini kami nyatakan secara tegas, kami menolak kenaikan harga BBM Bersubsidi yang sudah menyengsarakan masyarakat ini,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Provinsi Lampung, Elly Wahyuni mengapresiasi atas aspirasi yang telah disampaikan oleh IMM Provinsi Lampung.

Politisi Partai Gerindra ini berjanji akan menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan meneruskannya ke pemerintah pusat, baik ke Presiden Jokowi, DPR RI, serta Menkumham.

“Ini adalah aspirasi kesembilan yang telah disampaikan oleh masyarakat Lampung, termasuk IMM Lampung. Dan dari sembilan itu, delapan sudah kita sampaikan ke pemerintah pusat. Dan untuk aspirasi ini, insya Allah akan kami tindaklanjuti dan kami teruskan ke pemerintah pusat,” ungkapnya.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua II DPRD Provinsi Lampung, Ririn Kuswantari menambahkan, pihaknya bersama Pemprov Lampung telah memberikan beberapa solusi terkait dampak atas kenaikan harga BBM Bersubsidi.

“Kami mencoba menghadirkan Pemprov Lampung, Gubernur Lampung, serta DPRD Lampung di tengah-tengah masyarakat dengan membuat Perda APBD Perubahan 2022 dengan mengalokasikan 2 persen dari APBD, sebesar Rp10,6 miliar akibat naiknya harga BBM Bersubsidi ini. Dan ini disalurkan ke masyarakat yang terdampak,” jelasnya.

Politisi Partai Golkar ini berharap, penerima bantuan ini dapat tepat sasaran sesuai dengan kriteria penerima bantuan. Seperti Ojol, Nelayan, dan pelaku UMKM denganĀ  modal kecil.

“Dan ini akan selalu kita awasi dalam setiap penyaluran bantuannya. Dan kalau sudah dibentuk Perda, ini wajib bagi eksekutif melakukan perdanya. Dan DPRD punya kuasa penuh mengawasi penyaluran bantuan itu,” pungkasnya. (*).