oleh

Massa Mahasiswa Robohkan Gerbang DPRD

Harianpilar.com, Bandarlampung – Ratusan massa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Bandarlampung, menggelar aksi demo penolakan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) di depan kantor DPRD setempat, Rabu (7/9). Massa menilai, kebijakan pemerintah menaikan harga BBM sebesar 30 persen sangat tidak rasional.

Saat aksi demo, sempat terjadi aksi dorong-mendorong antara mahasiswa dengan aparat kepolisian, hingga mahasiswa berhasil menerobos brikade kepolisian dan merobohkan pagar gedung dewan. 

Meski demikian, massa aksi tampak kecewa. Pasalnya, hingga menjelang petang mereka gagal berdialog dengan pimpinan DPRD Kota Bandarlampung. Bahkan tidak ada satu pun pimpinan DPRD yang menemui massa aksi.

Untuk itu,  mahasiswa melayangkan mosi tidak percaya kepada DPRD Kota Bandarlampung dan mengancam akan menggelar aksi yang lebih besar lagi. 

Ketua PMII Cabang Kota Bandarlampung, Muhammad Julianto pun mengkritik sikap para pimpinan dan anggota DPRD Kota Bandarlampung yang enggan menemui massa aksi. 

Juli  mengatakan, DPRD yang berada di dalam sejatinya bukan wakil rakyat. 

“Kita layangkan mosi tidak percaya kepada DPRD Kota Bandar Lampung. Kita ini hanya ingin berdialog dan melihat apakah dewan punya pikiran sama untuk menolak kenaikan harga BBM,” ujarnya. 

Selain itu, mahasiswa juga menginginkan Forkopimda menadatangani nota kesepahaman menolak kenaikan harga BBM. 

“PMII sebagai garda terdepan dalam advokasi keluhan masyarakat sangat sedih, kami yang hadir dengan baik sudah tampakkan kawat berduri. Padahal PMII adalah massa intelektual. Kami cuma hanya ingin dialog,” kata Juli.

Menurutnya, kenaikan harga BBM sebesar 30 persen tidak rasional. Bercermin tahun 2014, kenaikan BBM dipaksakan hanya 5 persen. 

“Ini menurut kami pemerintah mengorbankan betul rakyat. Sebelumnya pemerintah malu mengakui jika subsidi dialihkan untuk membayar hutang,” ujarnya. 

Mahasiswa juga mendesak pemerintah untuk serius dalam memberantas mafia BBM.

“Kami minta pemerintah, untuk segera menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran. Kami juga mendorong pemerintah, untuk membuka keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran BBM bersubsidi,” kata Julianto.

Masa juga mengancam,  jika permintaan tidak dipenuhi maka akan menggelar aksi dengan massa lebih banyak lagi. 

“Kedatangan kami ini cuma 10 persen, semalam itu kami batasi. Cuma jika permintaan kami ini tidak diakomodir maka kami akan kumpulkan kekuatan penuh,” jelasnya. 

Sebelum bubar, massa aksi langsung melakukan konsolidasi di depan Gedung DPRD Kota Bandarlampung untuk rencana aksi lebih besar lagi. (*)